Sampang, (Media Madura) – Pagelaran pameran pembangunan Sampang Sepoloh Areh, dalam rangka Hari Jadi ke-396 terus menuai protes. Aktivis menduga terjadi kebocoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir pengunjung.
Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Sidik, saat audensi di kantor DPRD mengatakan, pengelolaan parkir kendaraan pengunjung pameran tidak sesuai dengan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan terkesan amburadul.
Ia menemukan karcis parkir bodong karena bukan dikeluarkan secara resmi dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang. Anehnya lagi, tarif parkir untuk sepeda motor melebihi dari ketentuan.
“Kami yakin pemerintah kecolongan terhadap kontribusi PAD dengan adanya karcis siluman ini, karcis parkir sepeda motor ditarik Rp 3 ribu padahal ketentuannya hanya Rp 2 ribu, tarif penarikan karcis juga ditulis secara manual,” ucap Sidik dihadapan Komisi II DPRD Sampang.
Pria akrab disapa Didik ini menuturkan, kejanggalan lainnya juga diketahui dari nomor seri karcis parkir yang semuanya hampir sama. Kemudian, karcis itu tertulis dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishub Kominfo) Kabupaten Sampang, meski saat ini dinas tersebut telah dirampingkan menjadi dua OPD yakni Dishub dan Diskominfo.
Selain itu, ia menyampaikan tiket masuk pengunjung pameran ternyata dikeluarkan dari Kabupaten Kediri bukan Pemerintah Kabupaten Sampang. Lantas, dari semua pagelaran pameran pembangunan tersebut adakah kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, mengingat pengelolaan parkir dan tiket pengunjung sudah amburadul.
“Kalau pengakuan dari BPPKAD itu pihak panitia Sampang Sepoloh Areh hanya minta 3 ribu lembar tiket pengunjung, tapi acara ini selama 10 hari dan saya yakin dengan membludaknya pengunjung tiket segitu pasti ludes dan kurang, pertanyaannya dari kegiatan pameran ini kemana kontribusi kepada PAD kita,” ujar Didik.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Sampang Agus Husnul Yakin, menyampaikan pemerintah daerah hanya sebagai penyedia tempat meski kegiatan ini merupakan Harjad ke-396. Sebab, semua kegiatan dikelola pihak ketiga melalui EO yang berasal dari luar daerah. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pembahasan secara intensif dengan beberapa pihak, termasuk mengenai temuan karcis liar dan tiket masuk yang dikelola pihak luar daerah.
“Setelah dikroscek ternyata BPPKAD sama-sama tidak paham, terus keberadaan tiket masuk yang disediakan 3 ribu lembar selama 10 hari itu terlalu sedikit, maka itu nanti kita kroscek dengan semua pihak karena menyangkut soal PAD, kami menilai Sampang ini kecolongan,” tuturnya.
Saat dimintai keterangan, Kabid Penganggaran BPPKAD Sampang Laili Akmaliyah, enggan memberikan komentar. Ia memilih meninggalkan pertanyaan awak media.
“Maaf ya, keburu-buru masih banyak kerjaan yang harus ditandatangani di kantor,” singkat Laili.
Reporter : Ryan
Editor : Ist
