Ismail

Pamekasan, (Media Madura) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) betul-betul selektif dalam mengawasi beras bantuan pemerintah, seperti yang beredar di Kecamatan Waru, dan sekitarnya di penuhi serangga atau kutu beras.

Menurut anggota DPRD Pamekasan, Ismail, tugas TKSK di bawah memastikan agar pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap mengedepankan prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi, sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) betul-betul terbantu.

“Kalau kondisinya seperti itu kan membahayakan, itu beras untuk konsumsi loh, masak warga mau makan beras yang banyak kutunya,” katanya dengan nada geram, Rabu (9/10/2019) pagi.

Ia meminta agar bantuan itu harus layak konsumsi, jika kondisi sudah berkutu maka beras itu tidak usah di jual belikan kepada penerima batuan yang bersumber dari pemerintah pusat itu.

“Agen BPNT di bawah harus tahu juga mana beras yang layak di konsumsi atau tidak, pemerintah membuat aturan seperti ini agar warga miskin merasakan nikmatnya makan nasi dari beras yang berkualitas,” tambahnya.

Sementara Koordinator TKSK Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Santi, enggan memberikan klarifikasi, ia meminta jika konfirmasi berkenaan dengan pekerjaan maka harus mendatangi kantornya.

“Gini mas, terkait pekerja monggo bisa dibicarakan di kantor,” katanya singkat melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Sebelumnya, beras bantuan pemerintah di Kecamatan Waru dan Pakong ditemukan dipenuhi serangga atau kumbang beras. Beras itu diambil di agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdekat dengan cara menggesek Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merah putih.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor : Ist

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.