Pamekasan, ( Media Madura) – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur periode 2019-2024 masih menganggur meski sudah lebih sebulan dilantik.
Ketua Fraksi Madani DPRD Pamekasan Ach. Tatang mengatakan, faktor utama hal tersebut karena sampai saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk. Satu-satunya pembahasan yang digelar hanya tata tertib (tatib). Itu pun bukan atas nama AKD tetapi fraksi.
“Pembahasan yang bersifat kebijakan baru bisa digelar jika alat kelengkapan definitif, agenda pembahasan penting menunggu,” katanya, Kamis (26/9/2019).
Pembahasan yang sangat mendesak tambah Tatang, yakni pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2019. Kemudian, pembahasan rancangan APBD tahun 2020.
“Parpol yang lelet yakni PPP. Partai peraih 12 kursi itu menjadi penghambat agenda kedewanan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKB, Khairul Umam, pimpinan definitif di Pamekasan sudah terlambat bahkan sampai saat ini tidak ada kejelasan. Oleh karenanya partai tersebut agar segera memenuhi.
“Pimpinan sementara itu tidak bisa memutuskan apa-apa, makanya PPP segera menetapkan pimpinan,” katanya.
Sementara Ketua DPC PPP Pamekasan Halili mengatakan, rekomendasi dari DPP PPP belum turun. Penentuan kader itu masih di Istikharahkan.
“Rekom belum turun, tunggu saja,” katanya.
Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol
