Kantor Satpol PP Sumenep Digeruduk Massa

Demo di depan kantor Satpol PP Sumenep

Sumenep, (Media Madura) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan aksi demontrasi ke Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kamis (12/9/2019).

Mahasiswa menyoroti keberadaan tambak udang ilegal di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto yang saat dikabarkan beroperasi lagi. Padahal, tambak udang tersebut beberapa waktu lalu sempat disegel Satpol PP.

Tambak udang ilegal dibiarkan beroperasi sejak tahun 2015 lalu. Anehnya, meski tidak mengantongi izin tambak udang ini bisa beroperasi bahkan melakukan perluasan dan reklamasi pantai secara ilegal.

“Karena didesak, tambak tersebut ditutup beberapa waktu lalu. Tapi pada awal September ini tambak udang kembali beroprasi,” kata korlap aksi, Sutrisno.

Padahal, menurut pendemo, masyarakat menginginkan tambak udang tersebut ditutup secara permanen. Sebab, selain tidak mengantongi izin, reklamasi yang dilakukan secara ilegal juga telah merusak lingkungan.

“Bahkan, reklamasi ini menjadi faktor penyebab ambruknya tangkis laut yang ada di dekat lokasi tambak udang,” tegasnya.

Kata Sutris, sebagai bentuk penolakan terhadap tambak udang ilegal tersebut, diperkirakan 90% masyarakat menandatangani petisi penolakan yang kini dikantongi mahasiswa.

“Dari itu, kami menolak reklamasi.  Pemerintah harus menutup tambak udang ilegal secara permanen serta memberikan sanksi kepada pengusaha tambak udang dengan cara mengembalikan lokasi reklamasi seperti semula,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid Penegak Perda Satpol PP Sumenep, Nurus Dahri menjelaskan, pihaknya masih akan berkoordinas bersama tim terkait tuntutan mahasiswa. “Kita tidak bisa serta merta Satpol PP langsung ke sana melakukan penutupan, nunggu rekomendasi tim dulu,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Sumenep, Kukuh Agus Susyanto mengungkapkan, pihak pengusaha saat ini dalam tahap pengurusan izin kembali. Bahkan diakui Kukuh sudah dalam tahap kajian tim.

“Saat ini, pengusaha tambah di Pakandangan itu sudah mengajukan permohonan izin. Karena sekarang kan dengan PP 24 harus melalui perizinan OSS, itu kami sudah terima, sudah rapat koordinasi dan survei lapangan bersama tim, kendati belum kita keluarkan,” tuturnya, kepada sejumlah media.

Sementara jika berbicara izin reklamasinya, kata Kukuh, sudah bukan wewenanh kabupaten lagi, melainkan menjadi ranah provinsi.

“Berdasarkan kajian tim teknis, izin tambak tersebut belum direkomendasikan, kalau izin reklamasinya sudah domain provinsi, bukan kita lagi,” sebutnya.

Menurutnya, jika memang pengusaha tambak udang itu beroperasi kendati belum mengantongi izin, hal itu akan menjadi catatan penting tim untuk mengambil langkah.

“Itu nanti kita kaji bersama tim mengenai langkah langkah apa yang harus dijalankan, kita sampaikan ke pimpinan dulu bagaimana, atas dasar itu kita melangkah,” tutupnya.

Reporter : Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.