Sampang, (Media Madura) – Petisi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh mahasiswa di Sampang diserahkan kepada DPRD Sampang. Penyerahan petisi itu diterima perwakilan fraksi-fraksi DPRD usai ditandatangani.
“Kami menolak dengan tegas kenaikan iuran BPJS, yang lebih penting mari kita kepung kebijakan ini, kami sebagai anggota dewan di Sampang akan melakukan penolakan karena kami bersama rakyat,” ungkap Politisi PPP Moh Iqbal Fathoni saat menemui pendemo di kantor DPRD Sampang, Kamis (5/9/2019).
Pantauan dilapangan, isi petisi itu terkait penolakan kenaikan iuran BPJS yang dinilai tidak pro rakyat. Kenaikan ini tentu tidak sebanding dengan tingkat pendapatan masyarakat di Sampang.
Korlap Aksi Syaiful Rahman, menuturkan DPRD Sampang sudah menunjukkan bahwa sepakat menolak kenaikan BPJS. Ia berharap petisi penolakan tersebut disampaikan kepada DPR RI.
“Kenaikan BPJS sangat memberatkan masyarakat, apalagi minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai, kami akan terus mengawal penolakan ini,” tegasnya.
Dirinya juga menyampaikan, hal yang memberatkan rakyat yaitu kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga mencapai 100 persen. Seperti untuk kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu dan kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu.
“Tetapi kondisi itu berbeda ketika masyarakat yang sakit menggunakan BPJS pasti pelayanannya dikeluhkan dan dipersulit,” tuturnya.
Aksi unjuk rasa mahasiswa dari PMII dan GMNI di depan kantor DPRD berlangsung ricuh. Mereka sempat terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat keamanan.
Suasana memanas saat polisi mengamankan salah satu pendemo. Namun beberapa menit kemudian pendemo berhasil dikeluarkan.
Tak hanya itu, sebelum meninggalkan kantor DPRD, massa yang sudah menyampaikan aspirasinya membakar selebaran poster tuntutan hingga membakar kemenyan sebagai bentuk protes.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Eko Dwi Kesdu di Sampang, mengungkapkan kenaikan iuran BPJS masih dibahas di tingkat pusat. Untuk itu dia meminta masyarakat untuk menunggu keputusan bersama.
“Sampai sekarang belum ada keputusan soal kenaikan iuran, di tingkat daerah sebagai penyelenggara jaminan juga menunggu keputusan pemerintah pusat, mari kita tunggu bersama keputusan tentang regulasi yang akan diterbitkan, tapi kami juga belum tau,” terangnya.
Eko mengaku mengapresiasi atas tuntutan mahasiswa. Pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi itu kepada pusat.
Reporter : Zainal Abidin
Editor: Zainol
