Sampang, (Media Madura) – Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai penolakan dari mahasiswa di Sampang, Madura, Jawa Timur.
Ratusan massa yang tergabung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjuk rasa di kantor DPRD Sampang Jalan Wijaya, Kamis (5/9/2019).
Korlap Aksi Syaiful Rahman, dalam keterangan releasenya mengatakan rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS hingga 100 persen dirasa terlalu berat dan tidak pro rakyat. Kebijakan tersebut juga dianggap bersifat diktator. Seharusnya pemerintah berani melakukan evaluasi dan mengurai persoalan deficit yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan.
“Maka itu kami menolak kenaikan iuran BPJS dan siap disampaikan berbentuk rekomendasi kepada DPR RI,” jelasnya.
Tuntutan lainnya yakni legislatif wajib melakukan pengawasan ketat untuk optimalisasi sistem pelayanan. Kemudian, Ketua DPRD Sampang dan Ketua Fraksi dituntut ikut serta menandatangani petisi penolakan kenaikan BPJS.
“Ini sebagai langkah komitmen penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena rakyat sudah terbebani dengan kebutuhan lain seperti tarif listrik dan BBM, apalagi pendapatan masyarakat sangat minim serta ketersediaan pekerjaan yang tidak memadai,” ungkapnya.
Informasi yang dirangkum mediamadura, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II akan naik secara efektif pada 1 Januari 2020. Masing-masing kelas ini akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu dan Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu.
Reporter : Zainal Abidin
Editor : Zainol
