Perubahan Regulasi Hambat Proses Pencairan PKH, Ribuan KPM Gigit Jari

Pertemuan LSM dengan Kemensos RI, BRI, Dinas Sosial, Kordintaror Pendamping, membahas mengendapnya pencairan bansos PKH di aula Bapelitbangda Sampang, Senin (26/8/2019). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Kementerian Sosial RI menyebut sebanyak 1.192 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Sampang tidak bisa menerima dana bantuan sosial karena pencairan dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara.

Hal itu disampaikan Kasubdit Bantuan Sosial Kemensos RI Keukeu Komarawati dalam pertemuan audiensi dengan sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keluarga Pra Sejahtera (KPS), di kantor Bapelitbangda Sampang, kemarin.

Keukeu mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016. Terdapat 2.603 KPM di Sampang yang tidak bisa mencairkan bantuan karena tidak memiliki buku tabungan dan ATM. Kemudian, BPK memberikan rekomendasi kepada Kementrian agar dilakukan pemadanan dan verifikasi data KPM.

“Hasilnya ada 1.411 masih bisa disalurkan, sementara sisanya 1.192 tidak bisa dan dananya harus dikembalikan ke kas negara,” ungkapnya, Senin (26/8/2019).

Untuk itu, Kemensos sebagai penanggungjawab penyaluran sudah meminta kepada pendamping agar melakukan pengecekan, pemadanan, dan rekonsiliasi data KPM bersama Dinsos dan BRI sebagai mitra penyalur. Hal ini bertujuan memastikan apakah hasil audit BPK itu benar atau tidak.

“Proses pemadanan data membutuhkan waktu lama, kami harus mengecek tiap KPM, karena nominal bantuan yang diterima KPM bervariasi dan tidak sama, ada yang Rp 2,4 sampai Rp 2,6 juta per KPM,” terangnya.

Saat ini, lanjut Keukeu, pihaknya akan menyerahkan data 1.192 KPM yang tidak bisa mencairkan bantuan kepada Dinsos dan BRI. Karena sebenarnya buku tabungan dan ATM sudah dicetak. Namun, tidak bisa disalurkan kepada warga karena data KPM tidak sesuai. Misalnya, ada KPM yang bekerja keluar negeri, cerai, meninggal dunia, dan semacamnya.

Pada prinsipnya Kemensos ingin menyelesaikan semua persoalan terkait dengan realisasi bantuan PKH di Sampang. Agar KPM bisa merasakan manfaat bantuan tersebut.

Dijelaskan, pencairan PKH dilakukan empat kali dalam setahun. Setiap pencarian dilakukan ada beberapa mekanisme verifikasi yang harus dijalankan para pendamping. Antara lain, pendamping harus melakukan krosek terkait dengan kondisi para KPM. Setelah itu melakukan input data KPM ke pusat.

“Kalau di lapangan ada data KPM yang memenuhi kriteria tapi tidak terbaca di sistem, kami akan melakukan telaah lebih jauh tentang kinerja para pendamping,” tuturnya. .

Sementara itu, Koordinator Audensi Tamsul, mengatakan persoalan tidak bisa dicairkannya dana bansos PKH di Sampang disebabkan karena regulasi tentang proses pencairan bantuan yang selalu berubah-ubah. Baik di tingkat daerah, maupun pusat. Awalnya, bantuan PKH dicairkan melalui pos, kemudian dialihkan ke bank.

Padahal, mekanisme dalam penginputan data KPM membutuhkan waktu yang cukup lama. Pendataan KPM PKH harus dilakukan secara berjenjang. Mulai dari koordinator Kecamatan, Kabupaten, dan koordinator wilayah Jawa timur (Jatim). Sementara, jangka waktu melakukan pendataan hanya sekitar dua bulan.

“Ini masalah regulasi, kami tidak paham kenapa pemerintah selalu merubah regulasi pencairan PKH,” katanya.

“Kami rasa masalah ini tidak hanya terjadi di Sampang, hanya saja Sampang memang dijadikan sebagai salah satu sample oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit,” imbuhnya

Rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti oleh dinsos sebagai leading sektor dan BRI sebagai mitra penyalur. Pihaknya tidak ingin bantuan tersebut tidak bisa tersalurkan kepada warga karena persyaratan tidak lengkap atau terpenuhi.

Tamsul mendesak kepada pihak terkait agar segera menyelesaikan persoalan yang ada. Mengingat bantuan tersebut berkaitan dengan kesejahteraan warga miskin.

“Semua persoalan yang menghambat proses pencairan harus secepatnya ditangani agar bantuan bisa dicairkan, kasihan warga sudah sangat berharap menerima bantuan itu,” pintanya.

Tamsul berharap 1.192 buku tabungan dan ATM itu tidak semuanya bermasalah. Pria asal Kecamatan Sokobanah itu meyakini dari jumlah tersebut ada yang masih bisa diproses dan dicairkan.

“Makanya di sini kami tekanan agar proses ini harus terus berjalan, kami tidak ingin ada masyarakat miskin yang menjadi korban gegara ada beberapa prosedur yang tidak bisa dipenuhi,” ucapnya.

Ke depan, pihaknya berharap koordinasi semua stakeholder di daerah bisa lebih maksimal. Kinerja pendamping harus lebih ditingkatkan. Sehingga, ketika ada persoalan tentang PKH bisa segera ditangani.

Sebelumnya, ratusan penerima PKH didampingi sejumlah aktivis di Sampang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Cabang BRI di Jalan KH Wahid Hasyim Kota Sampang.

Mereka mendesak agar segera mencairkan dana PKH yang mengendap selama 3 tahun sejak 2017-2019 dengan total sekitar 7 miliar.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.