Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi

Sumenep, (Media Madura) – Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Fauzi menanggapi santai adanya informasi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memeriksa sejumlah pejabat, termasuk dirinya.

“Kalau itu (undangan KPK) kan bukan masalah gentar tidak gentar, tapi soal kewajiban pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya, kemudian diklarifikasi kebenarannya oleh KPK,” ujar Wabup, Rabu (10/7/2019).

Dirinya, sambung Wabup, selaku warga negara dan pejabat publik yang baik akan selalu siap untuk mengikuti segala aturan. Apalagi dirinya memang tidak dalam rangka melanggar aturan.

“Jadi, undangan KPK ini bukan karena ada masalah. Tetapi memang sejak kita melaporkan LKHPN belum pernah diklarifikasi, sehingga saat ini KPK dalam rangka mengkalrifikasi itu, cocok apa gak gitu,” ungkanya.

Menurut politisi PDIP ini, dirinya dan pejabat lain di Kabupaten Sumenep setiap tahun sudah melaporkan LKHPN tersebut melalui online. Hanya memang belum pernah dilakukan klarifikasi olwh KPK.

“Sama kayak pejabat di kabupaten lain lah, ada undangan (KPK) kita datang, nanti ada pertanyaan kita jawab sesuai kenyataan. Saya ini kan bekerja sesuai aturan, jadi biasa aja,” tandasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 37 pejabat di Provinsi Jawa Timur. Para pejabat yang dicek kebenaran harta kekayaannya itu terdiri dari Bupati hingga Kepala Dinas.

Di Sumenep senduru, selain Bupati, A. Busyro Karim, Wabup Achmad Fauzi, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Edy Rasyiadi, beberapa Kepala Dinas juga masuk dalam jadwal pemanggilan komisi anti rasuwah tersebut.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.