Suasana rapat koordinasi DPRD dengan panitia PAW Pilkades Baturasang dan DPMD Sampang, Rabu (26/6/2019). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, dituding cacat hukum. Pasalnya, persyaratan administrasi calon kades menjadi polemik dalam proses pemilihan.

Pernyataan itu disampaikan pimpinan rapat DPRD Sampang Fauzan Adima saat pemanggilan P2KD-AW, BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Forkopimcam, yang berlangsung di ruang rapat kantor DPRD, Rabu (26/6/2019) sore.

Fauzan mengatakan, ketidaksesuaian identitas salah satu calon kepala desa dengan ijazah yang diloloskan oleh panitia merupakan bukti proses tahapan cacat hukum. Pada umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen persyaratan administrasi harus dilampiri putusan pengadilan.

“Kalau melihat dari tahapan ini cacat hukum, sangat fatal dan tidak etis, kenapa panitia tetap meloloskan padahal tidak ada bukti putusan pengadilan, disinilah kejanggalannya,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Fauzan, pihaknya merekomendasikan menunda pelaksanaan PAW Pilkasdes Batorasang yang rencananya digelar Kamis (27/6) besok.

Alasannya, demi menjaga kondusifitas dan gugatan hukum dari calon kades yang tidak terima dengan pihak panitia. Namun, dilanjutkan atau tidak pelaksanaan pemilihan menjadi kewenangan penuh P2KD.

“Tapi BPD mempunyai hak untuk menghentikan pelaksanaan pemilihan PAW besok, makanya rekomendasi kami menunda dan membuka pendaftaran ulang,” terang Fauzan.

Pantauan di lapangan, rapat kordinasi tersebut berlangsung memanas. Karena minimnya pengetahuan pihak panitia mengenai proses tahapan persyaratan administrasi yang dianggap kurang teliti.

Tak hanya itu, Ketua DPRD Sampang Juhari yang ikut dalam pembahasan, juga memaparkan kejanggalan dalam proses tersebut. Diantaranya, identitas KTP calon kades bernama M. Nafiri tidak sesuai dengan nama ijazah. Jika di KTP tertera nama M. Nafiri Umar Faruk.

Kemudian, calon lain bernama Syamsuddin tidak sama tanggal lahir antara ijazah SD dengan SMP. Untuk ijazah SD tercantum kelahiran 1980, sedangkan ijazah SMP kelahiran 1981.

“Ini tidak masuk akal, perbedaannya sangat mencolok, silahkan saya minta keterangan dan penjelasan dari P2KD,” paparnya dalam rapat pembahasan.

Dalam kesempatan itu, Ketua P2KD-AW Abdul Bari menjawab pertanyaan DPRD. Menurutnya, panitia pemilihan sudah mengantongi surat keterangan dari lembaga masing-masing sesuai yang  menjadi permasalahan. Hanya saja, diakuinya verifikasi itu dilakukan melalui via email dan disertai legalisir yang ditandatangani lembaga tersebut.

Disisi lain, panitia juga mengakui tidak menerima dokumen atau surat putusan pengadilan dalam berkas syarat administrasi calon.

“Kami memang memverifikasinya secara media sosial dan dicetak untuk dijadikan berkas syarat verifikasi ijazah, penyetoran berkas ini dilampirkan saat pendaftaran bacakades,” terangnya.

Kemudian, dengan tegas panitia bersikukuh untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Batorasang.

“Saya sebagai P2KD tetap ingin melanjutkan apabila kemudian hari ada permasalahan silahkan digugat secara hukum tetap siap,” kata Abdul Bari.

Meski demikian, penjelasan panitia pilkades kembali mendapat sanggahan oleh Ketua DPRD. Juhari menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan panitia dianggap tidak prosedural dan cacat secara administrasi, bahkan ia menuding terindikasi ada permainan.

“Bukan dasarnya minta verifikasi secara online, seharusnya butuh dokumen asli sebagai bukti otentik, saya tidak bisa memastikan apakah ini ada intervensi dari pihak luar, tapi melihat proses awal sangat jelas tidak prosedural karena dari 9 bakal calon semua administrasi bagus, hanya 2 bakal bukan ijazah S1, anehnya kenapa panitia mengambil calon yang bermasalah administrasinya,” tandas Juhari.

Diketahui, pemilihan kepala desa antar waktu di Batorasang yang berlangsung Kamis besok diikuti oleh 3 calon kades. Yakni, M Nafiri Umar Faruk, Syamsuddin, dan Wahhudi.

Setelah sebelumnya ada 9 bakal calon mendaftar kepada panitia pilkades. Saat ini, pemerintahan desa masih dijabat oleh Pj Kades Batorasang Syamsul Bahri.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor   : Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.