‘Bara’ di Musda KNPI Sampang

Bersitegang: suasana kericuhan peserta OKP dengan panitia berlangsung dalam Musda DPD KNPI Sampang di aula Hotel Camplong, Rabu (13/2/2019) pukul 23.00 WIB. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sampang ke IV akhirnya dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan.

Musda yang digelar di aula Hotel Camplong tersebut diambil alih oleh DPD KNPI Provinsi Jawa Timur dan diputuskan karteker. Hal ini setelah proses pemilihan ketua yang baru terjadi kericuhan.

Adu argumen peserta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dengan panitia pun pecah. Panitia diminta menunjukkan legalitas kepesertaan dari setiap delegasi yang ditunjukkan dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kecamatan.

- Advertisement -

Termasuk penyampaian laporan pertanggung jawaban (LPJ) Ketua KNPI Sampang masa bakti 2013-2016. Mengingat, organisasi gabungan kepemudaan ini cukup vakum dan baru saja menggelar Musda di bulan kedua tahun 2019.

Di sinilah puncak kemarahan peserta yang menilai ada indikasi dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Musda KNPI Sampang.

Mantan Ketua KNPI Kabupaten Sampang masa bakti 2013-2016 Abdul Wasik angkat bicara menanggapi pelaksanaan Musda yang dihentikan setelah proses pemilihan ketua berlangsung ricuh.

Secara tegas Wasik menyatakan, laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepemimpinannya selama tiga tahun itu siap disampaikan dalam Musda. Hanya, seiring berjalan tahapan pleno penyampaian tartib musyawarah sidang tiba-tiba muncul kericuhan.

“Namanya juga Musda harus siap menyampaian LPJ, acaranya kan belum selesai, tapi tahapannya dirusak, sebenarnya masih belum sampai pada penyampaian LPJ,” terang Abdul Wasik dibalik telepone, Kamis (14/2/2019) kemarin.

Pernyataan Wasik justru tidak sama dengan jadwal acara Musda. Sejatinya, sidang pleno penyampaian LPJ DPD KNPI Sampang periode 2013-2016 dipaparkan sebelum berlanjut pada pembahasan dan penetapan tartib sidang Musda.

Kendati demikian, Wasik menuturkan kepemimpinannya baru berakhir pada tahun 2017, setelah diperpanjang masa periode yang berlaku selama satu tahun oleh DPD KNPI Jawa Timur.

Kemudian, baru dilaksanakan Musda di Sampang tepat Februari ini lantaran masih banyaknya agenda KNPI Jatim yang berbarengan dengan Musda di Bogor.

“Itu pun sesuai permintaan dari DPD KNPI Sampang, SK nya bukan untuk mengantarkan atau menyegerakan Musda tapi perpanjangan periode, kebetulan masa bakti sudah habis jadi mengusulkan Musda, mungkin karena KNPI Jatim berbarengan dengan kegiatan Musda di Bogor sehingga masih sibuk dan baru bisa dilaksanakan di Sampang bulan Februari,” tuturnya.

Dirinya pun tidak bergeming dalam penggunaan anggaran daerah. Bukan tanpa alasan, sebab selama ia menjabat sebagai Ketua KNPI Sampang seluruh kegiatan tidak pernah memakai uang daerah, melainkan biaya yang dikeluarkan merupakan biaya pribadi.

“Jadi uang negara sepersen pun tidak pernah dipakek, silahkan di kroscek ke Disporabudpar, selama ada kegiatan itu hanya biaya sendiri, jadi fitnah kalau saya menggunakan apalagi menghabiskan uang negara,” tegasnya

Wasik beranggapan, tidak mempersoalkan legalitas kepesertaan sesuai SK pengurus kecamatan. Sebab, hal ini sudah memenuhi proses tahapan serta aturan yang berlaku.

Disisi lain, dirinya mengaku prihatin atas kericuhan yang terjadi pada Musda tersebut. Para peserta OKP yang hadir di Musda adalah bagian orang berpendidikan dan pilihan terbaik.

“Saya prihatin, mereka ini orang berpendidikan, seharusnya memberikan contoh kepada generasi muda lainnya dengan baik, bukan tidak bisa mengendalikan massanya, menurut anda pantas tidak mereka jadi ketua yang mencalonkan,” sindirnya.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan Kabid Kepemudaan Disporabudpar Sampang Rohikum Mahtum tidak memberikan keterangan meski berkali-kali dihubungi.

Menanggapi itu Pimpinan Sidang Musda Nur Holis menjelaskan, SK yang turun dari KNPI Jatim kepada KNPI Sampang bukan perpanjangan masa periode, melainkan untuk menyegerakan melaksanakan Musda karena masa bakti ketua 2013-2016.

Soal legalitas kepesertaan, kata Holis, bukan menjadi kewenangan pimpinan sidang karena sudah ada tim verifikasi baik dari DPD KNPI Sampang, KNPI Jatim, dan Korwil Madura.

“Legalitas itu sudah diluar sidang, kami pimpinan sidang tidak melihat itu, kami mengatur jalannya sidang pleno, di dalam forum itu sudah disepakati bersama untuk membahas tartib sidang Musda,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua I DPD KNPI Jawa Timur Akhmad Nurhuda menyampaikan pihaknya mengkarteker pelaksanaan Musda DPD KNPI Sampang agar semua pihak legowo dan mengharap seluruh stakeholder tetap istiqomah memberikan masukan agar bisa menghidupkan kembali KNPI Sampang yang selama ini vakum.

“Kita melihat yang mungkin ada beberapa hal yang perlu diluruskan, kita mencoba meluruskan, mungkin ada hal diluar kewenangan kami dari Jawa Timur, kita memberikan kewenangan kepada DPD KNPI sebagai bentuk penghormatan agar supaya melakukan aktivitas musyawarah daerah sesuai dengan kondisi dan situasi dari masing – masing,” katanya.

Selama masa karteker itu KNPI Jatim akan konsolidasi masalah keanggotaan kepesertaan yang menjadi permasalahan dalam Musda, dan keributan yang terjadi tersebut hanya bagian dinamika organisasi.

Ditempat yang sama, Kordinator Wilayah (Korwil) KNPI Madura Brilian Sugiarto menambahkan, bahwa karteker dilakukan karena forum Musda tidak bisa dilanjutkan disebabkan ada masalah yang harus dibenahi, selain itu juga karena kurangnya persiapan yang matang.

“Kejadian itu sebuah dinamika yang tidak perlu dibesarkan, forum Musda ini dikarteker karena ada suatu hal yang harus dibenahi, dan ini hanya dari persiapannya saja yang kurang matang,” tandasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.