Ilustrasi

Sampang, (Media Madura) – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, di tahun 2018 mengajukan 32 aset bidang tanah atau lahan untuk disertifikatkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

Padahal, Pemkab Sampang memiliki 680 lahan yang dimanfaatkan dan disewakan kepada masyarakat. Dari 680 lahan 360 diantaranya hingga kini tidak bersertifikat.

“Saat ini, 14 lahan masih dalam tahap survei lokasi oleh tim Apresial, sementara sisanya atau 18 lahan sudah dalam tahap pengukuran,” ujar Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang, Bambang Indra Basuki, Senin (11/2/2019).

Bambang mengatakan, puluhan lahan tersebut ditempati bangunan sekolah, puskesmas, pustu, rumah potong hewan (RPH), dan pasar. Sebagian ada juga yang berupa lahan kosong yang disewakan kepada masyarakat.

Program penertiban sertifikat lahan aset dijalankan secara bertahap dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Program tersebut bertujuan untuk menginventarisir kekayaan daerah yang berupa lahan.

Setiap tahun, BPPKAD Sampang menargetkan minimal tiga lahan disertifikat. Lahan yang belum bersertifikat dan tidak bersengketa dengan masyarakat diajukan ke BPN Sampang untuk diterbitkan sertifikat.

“Kita target tiga lahan tiap tahun, kalau 2017 kemarin ada ada 10 lahan yang sudah disertifikat, salah satunya lahan pasar Jelgung, Kecamatan Robatal,” jelasnya.

Menurutnya, penerbitan sertifikat membutuhkan waktu lama dan tergantung kesiapan dari petugas ukur BPN. Banyaknya aset Pemkab Sampang yang tidak bersertifikat disebabkan karena selama ini arsip dokumen atau bukti kepemilikan tanah tidak lengkap. Sehingga, pengajuan kepada BPN tidak bisa dilakukan.

Pihaknya sudah meminta kepada Kepala dinas (Kadis), Camat dan Kades untuk mendata lahan aset yang belum bersertifikat dan dilaporkan kepada dinas. Lahan yang belum disertifikat paling banyak ditempati sekolah.

”Kami imbau masyarakat yang merasa memiliki bukti kepemilikan tanah yang ditempati bangunan pemkab segera mengajukan gugatan kepada pengadilan agar persoalan sengketa bisa segera terselesaikan,” katanya.

Sementara Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yakin, menuturkan setiap tahun pemkab selalu menganggarakan dana yang cukup besar dalam program penerbitan sertifikat lahan aset. Akan tetapi, selama ini program tersebut berjalan lamban, akibatnya banyak lahan yang bersengketa dengan masyarakat.

”Dalam upaya penerbitan sertifikat tanah pemkab cenderung masih menunggu gugatan dari warga, artinya jika tanah itu tidak disengketakan, penerbitan sertfikat tidak dilakukan,” ujarnya.

Politikus PBB itu meminta agar BPPKAD lebih maksimal menjalankan program itu. Semua sengketa lahan harus segera diselaikan. Tujuannya, aset tersebut bisa terdata dengan baik dan tidak disengekatakan oleh warga.

”Pemkab harus bergerak cepat dan maksimal menyertifikat semua lahan aset, kami tidak ingin ada lagi sekolah atau fasilitas lain disegel warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah,” pungkasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.