Ilustrasi mobil dinas

Sampang, (Media Madura) – Keberadaan tiga mobil dinas yang selama ini dipakai dua anggota DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, hingga kini masih buram. Berbagai alasan dilontarkan meski kendaraan operasional milik aset Pemkab Sampang itu tak kunjung dikembalikan.

Tiga kendaraan dinas tersebut berada di tangan Ketua Komisi I Aulia Rahman, dan anggota Komisi IV Maniri.

Kepada wartawan, Aulia mengaku bahwa dua mobil dinasnya masih berada di sebuah bengkel Surabaya. Kondisinya sama-sama mengalami kerusakan berat pada mesin. Sedangkan untuk fasilitas tunjangan transportasi sengaja tidak diambil dan ditahan oleh Pemkab Sampang.

“Masih ada kok mobilnya, tapi di bengkel belum diambil, rusak berat dan biayanya mahal diatas Rp 20 juta, itu harus biaya sendiri karena tidak ada anggaran perawatan di Sekwan,” jelas Aulia ditemui di kantor DPRD Sampang, Selasa (18/9/2018).

Dia berjanji dalam waktu dekat akan mengembalikan kepada pemerintah, dengan catatan masih mencari dana talangan untuk membayar biaya kerusakan. Sehingga setelah mobil dinas dikembalikan, tunjangan bisa segera diterimanya.

Aulia menuturkan, dirinya mendapat jatah dua unit mobil dinas sebelum ada kebijakan yang mengatur jatah mobil dinas hanya diberikan kepada pimpinan ketua dan wakil karena anggota lainnya mendapat tunjangan. Saat itu, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi dan Ketua Komisi.

“Gak ada masalah tunjangan distop asal setelah dikembalikan harus diterima lagi, sekali lagi yang jelas saya tidak pernah menerima tunjangan, lupa sejak kapan itu,” tutur politisi Partai Demokrat asal Torjun.

Namun, berbeda alasan dengan Anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri. Dia menyampaikan hingga kini mobil dinas miliknya masih diperbaiki di bengkel setelah mengalami kecelakaan. Biaya kerusakan pun ditanggung sendiri dengan besaran Rp 50 juta lebih. Jika sudah perbaikan, maka dalam waktu dekat juga akan segera dikembalikan.

“Soal tunjangan memang sudah ditahan setelah menerima surat pemberitahuan Sekwan, lebih detailnya kurang paham karena gaji diterima langsung ke rekening,” ujar Maniri.

Terpisah, Sekretaris DPRD Sampang Moh Anwari Abdullah, membenarkan tiga dari 21 unit mobil dinas wakil rakyat itu belum dikembalikan. Mobil dinas milik Maniri masih proses perbaikan karena mengalami kecelakaan.

“Begitu juga milik Aulia yang ngakunya dua unit mobil masih diperbaiki,” terangnya.

Anwari menyampaikan dua anggota dewan tersebut mendapat tunjangan transportasi sebesar Rp 7 juta per bulan sejak September 2017. Tetapi tanpa ada pengembalian kendaraan dinas. Maka dari itu hasil audit BPK Perwakilan Jawa Timur direkomendasikan harus mengembalikan ke kasda.

Kemudian, pada bulan Juli 2018 tunjangan bagi keduanya terpaksa ditahan karena tak kunjung ada inisiatif pengembalian mobil dinas.

“Jadi tunjangan tahun 2017 mulai September sampai Desember itu harus dikembalikan atas temuan BPK, bisa jadi audit BPK tahun depan 2019 ini untuk tunjangan 2018 suruh kembalikan juga, kalau tidak ada temuan beruntung dia,” katanya.

Anwari menegaskan, tunjangan transportasi sudah diterima kepada yang bersangkutan. Hal itu bisa dikroscek di data Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang.

“Kata siapa tidak menerima, silahkan dicek saja di BPPKAD pasti ketahuan, kalau tunjangan Juli-September ini mereka sudah ditahan,” pungkasnya.

Diketahui, polemik mobil dinas ini muncul saat LSM Jaka Jatim Korda Sampang audensi di kantor BPPKAD mempertanyakan kejelasan aset daerah di DPRD pada Senin (17/9) kemarin.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.