Ketua DPRD Sampang. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah, mengaku banyak menerima laporan dari sejumlah tenaga honorer terkait kinerja ASN di Sampang yang tidak sesuai aturan. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ASN yang tidak bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik.

“Tenaga honorer mengaku bahwa mendapat perlakuan tidak adil, tugas yang seharusnya dikerjakan ASN justru dibebankan kepada honorer atau Tenaga Honorer Lepas (THL),” kata Imam, Senin (20/8/2018).

Dijelaskannya, perlakuan tidak sewajarnya tersebut diantaranya diperlihatkan dengan memberikan pekerjaan tambahan kepada honorer yang semestinya dilakukan ASN. Sehingga, dengan beban kerja tersebut tidak jarang di antara para honorer terpaksa harus merelakan waktu istirahatnya untuk kerja lembur di kantor.

”Ada lima orang honorer yang sudah lapor, honorer diberi tugas yang bukan merupakan kewenangan mereka, hal itu sangat menjadi beban bagi mereka, itu laporan yang kami terima,” ungkapnya.

Bahkan, honorer diberi pekerjaan rumah, sementara para ASN dengan enaknya tidak mengerjakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Tidak hanya itu, masih banyak perlakuan tidak adil yang diterima honorer. Misalkan, persiapan untuk kegiatan out bound atau Agustusan yang sibuk mempersiapkan semuanya honorer.

”Sedangkan, ASN enak-enakan santai terima jadi, kalau ada suatu hal yang keliru honorer yang disalahkan,” terang politisi PKB itu.

Kebanyakan honorer yang melapor bekerja di Kecamatan, puskesmas dan lembaga pendidikan. Padahal, gaji yang diperoleh honorer kecil dan jauh jika dibandingkan dengan gaji PNS. Akan tetapi, beban kerja mereka justru lebih berat dari pada ASN. Oleh karena itu, wajar jika mereka mengeluh dan merasa tidak adil.

Untuk itu, pihaknya meminta agar pemkab bisa lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja semua ASN di Kota Bahari. Apalagi, pemkab sudah membuat peraturan terkait dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait dengan pembagian tugas yang seharusnya dikerjakan ASN dan yang mestinya dilakukan honorer.

“Persoalan ini perlu segera ditindak lanjuti oleh dinas terkait yang membidangi agar kepala dinas atau ASN tidak semena-mena terhadap tenaga honorer.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Sampang Slamet Terbang mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait dengan ASN dilingkungan pemkab yang tidak bekerja dengan baik. Tugas ASN tidak boleh
dikerjakan atau dibebankan kepada honorer.

”Kami tidak bisa mengetahui ada ASN nakal jika tidak ada laporan dari Kepala dinas terkait. Jadi kami minta Kadis jangan melindungi pegawainya yang lalai dengan tanggugjawab,” ujarnya.

Menurutnya, jumlah pegawai honorer di Kota Bahari cukup banyak. Terutama, honorer golongan K2, tahun ini pihaknya sudah mengajukan penambahan ASN sekitar 800 orang. Namun, UU ASN
hanya memungkinkan K2 yang berusia di bawah 35 tahun yang bisa ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

”Kami harap pengajuan diterima dan banyak honorer di Sampang yang diterima sebagai ASN. Yang paling banyak diajukan dari kalangan guru,” pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.