Sidang paripurna pengesahan raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2017 dan penyampaian rekomendasi LHP BPK RI perwakikan Jawa Timur di kantor DPRD Sampang Jalan Wijaya Kusuma, Senin (16/7/2018) siang pukul 12.00 WIB. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 telah disahkan. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna di ruang rapat besar kantor DPRD Sampang, Senin (16/7/2018).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fauzan Adima dihadiri Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto, sejumlah anggota DPRD, dan Kepala OPD.

Dikatakan Fauzan, dengan mempertimbangkan dari laporan hasil rapat kerja anggota DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Maka itu Badan Anggaran DPRD Sampang dapat menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sampang 2017.

“Badan anggaran telah mencermati dan menyikapi hasil audit dari BPK RI perwakilan Jawa Timur, dalam laporan hasil pemeriksaan itu secara umum tidak ditemukan permasalahan,” ungkap Fauzan.

Meskipun diterima, dewan tetap menyertakan tiga rekomendasi serta catatan untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang hasil audit BPK RI perwakilan Jawa Timur.

Diantaranya, perlu meningkatkan ditengah kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga kinerja yang berjalan kurang maksimal, kepada Inspektorat untuk melakukan koordinasi lintas sektoral OPD. Kemudian, inventarisasi aset daerah.

Menanggapi itu, Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto menyatakan, laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017 merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akutansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

“Alhamdulillah pertanggung jawaban APBD 2017 dan hasil audit BPK RI sudah diterima oleh DPRD Sampang, selanjutnya akan segera disampaikan ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda,” ujar Jonathan.

Jonathan menuturkan, masukan yang disampaikan anggota DPRD Sampang terkait rekomendasi dan catatan bagi pemerintah tersebut dinilai baik dalam membangun dan mengevaluasi kinerja birokrasi pemerintahan berikutnya.

“Koordinasi antar OPD saat ini sudah membaik, mungkin tahun kemarin masih kurang karena itu evaluasi tahun 2017,” tutupnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.