Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Suroyo

Sumenep, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai, upah bagi petani yang bekerja di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur hingga saat ini belum memiliki standarisasi. 

Akibatnya, setiap daerah upah bagi petani beragam, karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang besaran upah yang berhak diterima pekerja.

Hal itu membuat DPRD Sumenep berinisiatif untuk membuat rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Upah Minimun Pedesaan (UMP), sebagai payung hukum atas nilai atau standar upah para buruh tani.

“Payung hukum itu Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum atas upah buruh pertanian ini sangat urgen,” terang anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Suroyo, Sabtu (7/7/2018).

Menurut politisi Gerindra ini, Perda nantinya ditujukan agar petani yang bekerja juga dilindungi dari segi upah. Salah satu nilai pentingnya perda itu, karena selama ini petani tidak mempunyai standarisasi honor ongkos kerja (HOK).

“Maka dari itu, setiap HOK di setiap kecamatan atau desa di Sumenep bisa sama atau bisa beda jumlahnya,” terangnya. 

Pihaknya merencanakan, Perda tersebut akan mengatur agar antara pemilik tanah dan pekerja sama-sama tidak dirugikan. Pada satu sisi, regulasi akan melindungi dan berpihak kepada para buruh tani, disisi lain, juga tidak merugikan bagi pemilik tanah yang mempekerjakan para buruh tani.

“Perda akan mengatur secara detail, seperti besaran upah yang akan diterima buruh tani, serta teknisnya akan diatur dalam poin-pointserta pasal dalam perda itu sendiri. Raperda inisiatif legislatif ini, sedang dalam proses. Semoga dalam waktu cepat bisa selesai,” tukasnya. 

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.