Oleh : Moh Faridi

*Penulis adalah pegiat demokrasi, saat ini aktif di lembaga sosial Madura Institute.

Perjalanan demokrasi dari tahun ke tahun terus mengalami pergeseran makna. Pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi tersebut terdengar hingar-bingar sebuah pesta lima tahunan yang tidak beresensi hasilnya, padahal undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, begitu sistemik dan sempurna mengatur penyelenggaraan pemilihan umum.

Secara teoritis, Niccolo Michiavelli dalam pengantar suratnya terhadap Zanobi Buondelmenti dan cosimo Rucellai selaku pemimpin Republik Roma dalam karya monomentalnya “Discousi di Nicolo Machiavelli” ia mengatakan bahwa pola pemerintahan akan terus bermetamorfosa sebagaimana kedigdayaan penguasa dan segala macam konflik rakyatnya akibat penguasa; kerajaan (principato), berganti tirani (tirania), tirani akan berganti Aristokrasi (ottimati), Aristokrasi akan berganti oligarki (stato di pochi), oligarki akan berganti demokrasi (popplare) dan demokrasi akan berganti anarki (licenziozo). Namun dari semua pola tersebut, demokrasilah satu-satunya yang terbaik untuk di pertahankan, karena pola tersebut merupakan cara terbaik dalam menghasilkan pemimpin yang baik di masa depan.

Sejak kemunculanya di Romawi, demokrasi di elu-elukan untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas demi kemajuan sebuah bangsa, pada kenyataanya pemilu sebagai manifestasi demokrasi tidak bisa berbuat banyak untuk mencapai hal terebut.

Kondisi ini tentu menghadirkan tanya bagi pegiat-pegiat demokrasi di Indonesia, mengingat sempurnanya produk-produk hukum yang lahir atas penyempurnaan perjalanan demokrasi serta besarnya anggaran negara yang habis untuk menjalankan pemilihan umum, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat, namun tidak mampu menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan.

Hal yang perlu didiskusikan oleh para pegiat demokrasi adalah mengapa Pemilu sebagai manifestasi demokrasi tidak kunjung menghasilkan pemimpin yang mampu mensejahtrakan.? Pertanyaan model ini perlu ditemukan jawaban kongkitnya, mengingat trust publik terhadap politisi selaku steakholder demokrasi semakin menurun persentasenya.

Dari hasil survei Madura Poling, Kabupaten Pamekasan yang sedang menghadapi Pemilu kepala daerah (Pilkada) menghasilakn data yang cukup mencengangkan, 65 % dari responden menjawab tidak peduli terhadap Pemilu dengan alasan tidak percaya terhadap calon-calon yang ada, hal ini, secara teori psikologi tentu bukan hanya menunjuk pada calon bupati, namun responden juga sedang menceritakan kekecewaanya terhadap pemimpin-pempin yang pernah mereka pilih sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Dari data tersebut, bisa dipastikan bahwa banyak politisi ketika sudah terpilih melupakan konstituen dan visi-misi saat pencalonan, mereka lebih fokus untuk tujuan-tujuan lain, khususnya tujuan ekonomi, baik untuk dirinya atau kolega, sehingga kesejahteraan untuk masyarakat sering kali terabaikan.

Jika ditinjau dari sudut pandang politisi, hampir di semua diskusi publik jika ditanyakan perihal tersebut, 90 % menjawab ongkos demokrasi yang begitu mahal sehingga politisi harus lihai memainkan program untuk balik modal demi pencalonan yang akan datang.

Persoalan-persoalan tersebut di atas sudah sewajarnya menghasilakan jawaban yang beraneka ragam, tergantung pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Namun sebenarnya sangat mudah mendown-greding sehingga titik pijak persoalan tersebut dapat ditemukan. Setelah dilakukan analisis permasalahan tersebut di atas, ditemukan bahwa akar permasalahannya adalah mandegnya produk-produk hukum yang ada tanpa penyikapan secara tegas dan massif dari penegak hukum dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, sehingga perjalanan demokrasi seakan-akan tanpa regulasi yang mengatur, hal ini menyebabkan anarkisme (anarkisme pencalonan, anarkisme kampanye, anarkisme pemilihan) di semua lapisan, Sehingga lahirlah pemimpin yang anarkistik.

Mengacu pada pandangan Antonio Gramscy, setiap politisi yang memenangkan pertarungan politik secara anarkis, cenderung akan mempertahankan kenyamanan-kenyaman sebagai bonus perjuangannya dengan cara apapun, termasuk menghegemoni produk hukum, pelaksana produk hukum, melalui kebijakan-kebijakan tanpa memperhatikan efek-efek negatif yang ditimbulkan dan konstituen yang telah mendukungnya.

Maka dari itu, untuk menghentikan semua proses anarkisme pemilu yang telah melahirkan pemimpin yang anarkis, perlu satu gerakan penyadaran politik (Katarsis) terhadap semua lapisan, serta penyadaran produk-produk hukum sehingga masyarakat akan cerdas dan mudah melaporkan semua penyimpangan-penyimpangan, serta mampu untuk mengawal setiap laporan tersebut. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.