Situasi diluar kantor saat sejumlah aparatur desa meluruk Kantor Cabang BPRS Guluk-guluk

Sumenep, (Media Madura) – Suasana Kantor Cabang Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Guluk-guluk mendadak ramai oleh kedatangan sejumlah orang. Jum’at (7/6/2018) pagi.

Mereka adalah aparatur Desa Payudan Karang Sokon, Kecamatan Guluk-guluk yang datang mempersoalkan munculnya kebijakan. 

Pasalnya, bank milik pemerintah daerah itu mewajibkan setiap aparat desa memiliki buku taplus (buku rekening) BPRS Bhati Sumekar. Jika tidak, maka honor perangkat desa tidak bisa dicairkan.

Menurut salah satu perwakilan aparatur Desa Payudan Karang Sokon, H. Hasan mengatakan, penerapan kebijkan itu dinilai otoriter. Sebab, kebijakan yang baru diterapkan tanpa melalui proses sosialisasi kepada perangkat desa.

“Kami kesini ingin mempertanyakan adanya aturan mendadak jika honor perangkat desa tidak bisa dicairkan kalau tidak punya rekening BPRS,” tuturnya.

Hasan mempertanyakan dasar hukum kebijakan baru tersebut. Jika memang ada landasan hukumnya, pihaknya meminta pihak BPRS menunjukkan aturan berupa Perbup (Peratuan Bupati) Sumenep atau yang lainnya.

“Ternyata saat ini tidak ada, setelah diklarifikasi itu hanya berbentuk himbauan-himbuan saja, sehingga itu seharusnha tidak bisa dijadikan pijakan,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya menyadari adanya aturan yang mewajibkan honor perangkat desa tidak bisa dicairkan secara tunai, melainkan harus melalui rekening perangkat.

Dan Hasan juga mengaku tau bahwa BPRS merupakan lembaga perbankan BUMD dan dibawah kendali Pemerintah Sumenep. Sehingga semua masyarakat juga mempunyai tanggungjawab untuk ukut mengembangkan.

“Tapi caranya jangan begitu itu. Apabila dipaksakan, ini namanya otoriter,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis BPRS Bhakti Sumekat, Hairul Fajar mengkonfirmasi, jika secara resmi pihaknya belum menerima tembusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait aturan tersebut. 

Katanya, DPMD merupakan dinas yang mengatur teknis realisasi anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), mengenai honor perangkat desa harus dicairkan melalui Bank BPRS.

“Petunjuk teknis harus ada, tapi untuk saat ini dari dinas terkait belum ada, kami belum terima surat tembusan. Alangkah baiknya kalau ada surat (surat keputusan) untuk bank penyalur itu lebih baik,” ucap Hairul Fajar.

Namun, Fajar mengaku telah memberikan solusi agar honor aparatur desa Payudan Karang Sokon segera dicairkan. Saat ini (honor perangkat desa) bisa dicairkan dan di transferkan pada rekening penerima aparatur desa

“Kami sudah komunikasi dengan Kepala Desa Payudan Karang Sokon, dan honor tetap bisa dicairkan,” tukasnya.

Reporter : Rosy
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.