Sumenep, (Media Madura) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, KH Safraji menanggapi rekomendasi 200 mubaligh yang dikeluarkan Kemenag RI.
Katanya, secara pribadi dirinya tak mempersoalkan dan boleh saja dikeluarkan rekomendasi jika memang tujuannya untuk kebaikan bangsa. Namun tidak harus semuanya diatur oleh pemerintah.
“Tapi tidak perlu semuanya harus diatur oleh pemerintah. Tapi kalau tujuannya baik, ya tidak apa-apa,” katanya, Selasa (22/5/2018).
Syafraji mengungkapkan, sebelum dikeluarkannya rekomendasi 200 mubalig itu pihaknya telah memberi masukan kepada pemerintah melalui dialog interaktif di salah satu televisi swasta nasional.
Karena sebelumnya pihaknya juga meyakini, jika dengan dikeluarkannya rekomendasi mubalig yang dianggap layak memberikan ceramah, dipastikan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“Dan benar, kebijakan Menteri Agama mengeluarkan 200 nama mubalig ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,” terangnya.
Lalu, apakah kebijakan pemerintah soal dirilisnya 200 mubalig itu akan meminimalisir berkembangnya ajaran radikalisme di Indonesia? Syafraji menilai, salah satu tujuannya memang ke arah itu.
“Namun, untuk membendung ajaran radikalisme itu juga harus dimulai dari masing-masing individu. Harus peka terhadap paham-paham yang akan membawa pada kehancuran,” tukasnya.
Sebelumny, Kementerian Agama (Kemenag) RI mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig di Indonesia. Nama-nama mubalig tersebut dianggap memenuhi tiga kriteria yang dijadikan patokan Kemenag, yaitu mempunyai kompetensi ilmu agama, reputasi yang baik dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.
Reporter: Rosy
Editor: Zainol
