Sampang, (Media Madura) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sampang Malik Amrullah, melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa Suhanto, mengungkapkan anggaran dana desa (DD) di tahun 2018 naik sebesar 10 miliar menjadi Rp 177 miliar. Kamis (19/4/2018).

Di tahun 2017 anggaran DD mencapai Rp 167 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tahun ini DD untuk Kabupaten Sampang naik 10 miliar, salah satu indikator kenaikan itu tingginya angka kemiskinan,” kata Suhanto.

Dijelaskan Suhanto, naiknya anggaran DD dipengaruhi oleh empat indikator, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan sulitnya letak geografis. Apalagi sampai saat ini sebagian desa di Sampang masih dianggap tertinggal dari beberapa daerah lainnya.

Selain itu, pihaknya mencatat pada tahun 2015 angka kemiskinan mencapai 236.303 jiwa, tahun 2016 ada 227.812 jiwa, kemudian tahun 2017 turun menjadi 225.130 jiwa.

“Empat indikator itulah mempengaruhi naiknya anggaran dana desa, kalau pencairannya akhir bulan April ini sekarang masih tahap pencairan,” terangnya.

Suhanto menambahkan, pemerintah desa wajib memprioritaskan penggunaan dana desa sesuai Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Dalam aturan itu menyebutkan di Bab 3 pasal 4 ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

Pertama, prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua, prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Ketiga, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

Keempat, pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.

Kelima, prioritas penggunaaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

“Penetapan prioritas penggunaan dana desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan DD dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD,” tandasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.