Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur

Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur membeberkan, didaerahnya ada beberapa program pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Muhammad Sahur mengatakan, melesetnya program pengentasan kemiskinan itu lantaran data yang digunakan pemerintah sudah tidak valid atau kadaluarsa.

“Alasan utama kenapa bantuan itu tidak tepat sasaran karana data acuannya bukan yang terbaru, hal itu dapat dilihat dari sejumlah bantuan sosial dari pemerintah,” katanya, Kamis (8/3/2018).

Bantuan yang di maksud tambah Sahur, misalanya pada program KIS (Kartu Indonesia Sehat), Rastra (Beras Sejahtera), dan juga PKH (Program Keluarga Harapan). Penerima bantuan-bantuan tersebut banyak ditemukan sudah tidak layak menerimanya.

“Banyak sejumlah penerima sudah tidak tepat sasaran yang kami temukan dibawah,” tambanya.

Ia melanjutkan, justru yang mendapat bantuan warga yang lebih mampu dibandingkan dengan warga lain disekitarnya yang kondisi ekonominya lebih layak memperoleh bantuan dari pemerintah.Makanya, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berencana mendatangi Kementerian Sosial (Kemsos) di Jakarta.

“Kami ingin datang ke Kemsos untuk meminta agar Pemkab di berikan kewenangan bisa memiliki data kemiskinan tersendiri. Karena data kemiskinan yang dipakai saat ini hasil survei tahun 2015 lalu,” tutup Sahur.

Reporter: Rifqi
Editor : Ist

Tinggalkan Balasan