Muhlis, ayah bayi lahir prematur memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Sampang, Rabu (31/1/2018). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Muhlis (37) warga Jalan Pahlawan Kota Sampang, Madura, Jawa Timur, mengaku harus membayar biaya perawatan atas kelahiran anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang sebesar Rp 14 juta. Padahal, ia sudah mengikutsertakan bayinya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Saya masuk ke rumah sakit sejak Selasa (16/1) kemarin, waktu minta pulang tadi malah pihak rumah sakit menyodorkan surat perawatan yang harus dilunasi Rp 14 juta, ya kaget saja,” kata Muhlis di RSUD Sampang, Rabu (31/1/2018).

Menurutnya, sampai saat ini keluarganya belum bisa pulang karena terbebani biaya perawatan. Kondisi bayinya yang lahir prematur usia kandungan delapan bulan itu masih dirawat di ruang ICU RSUD Sampang.

Anaknya tak kunjung membaik meski dilakukan perawatan medis. Termasuk sudah menghabiskan delapan kantong plastik darah. Maka itu, dirinya berinisiatif membawa pulang anaknya untuk dirawat jalan.

“Anak kami lahir laki-laki, sudah dua minggu di sini, kondisinya masih lemes, kalau istri, Anis Sulalah (35) masih tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Tak hanya itu, Muhlis mengeluhkan pelayanan selama berada di rumah sakit. Sebab, anaknya tidak ditangani oleh dokter spesialis bayi.

“Saya lihat di sekujur tubuh itu (anaknya-red) terdapat bekas lubang jarum infus. Ini bayi loh, kok asal tancap jarum, kayak tidak propesional sama sekali,” ungkapnya.

Terpisah, Humas RSUD Sampang dr Yuliono, mengklaim penanganan bayi di ruang ICU ditangani oleh dokter spesialis. Bahkan, selama ini rumah sakit mempunyai dua dokter spesialis anak dan bayi.

“Termasuk ketika pemasangan infus, itu ditangani dokter spesialis yang sudah ahlinya, jadi tidak semuanya bisa,” dalihnya.

Yuliono menuturkan, pemilihan pembiayaan dan pelayanan pasien tergantung dari pihak pasien, baik menggunakan jalur umum, BPJS, Jamkesda maupun Jampersal.

“Soal pasien merupakan peserta BPJS silahkan tanya ke kantor informasi BPJS, kalau jalur Jamkesda dan Jampersal langsung ke Dinkes,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala kantor Layanan Operasional Keuangan, BPJS Kabupaten Sampang Endah Purwandari, menerangkan untuk bayi lahir bermasalah diakuinya ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Coba langsung konfirmasi ke Dinas kesehatan saja,” singkat Endah.

Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Dinas Kesehatan Sampang Agus Mulyadi, menyampaikan pihaknya masih akan mengkroscek jenis kartu BPJS yang dipakai keluarga Muhlis. Karena ada dua jenis BPJS yakni BPJS Mandiri dan BPJS BPI.

Namun, pihaknya berharap bayi tersebut masih dirawat di rumah sakit dan tidak harus pulang paksa.

“Peruntukannya beda kalau BPJS BPI karena statusnya masyarakat miskin, maka kami bisa bantu, tapi kalau BPJS Mandiri itu kan biaya sendiri dari pihak keluarga,” tandasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.