Nasib Panwaskab Sumenep Jika Kalah dalam Persidangan di DKPP

Advertisement

Sumenep, (Media Madura) – Azam Khan, Candra dan Ibrahim sebagai kuasa hukum pengadu, yakni M. Adnan dan Ach. Farid Azziyadi dalam laporan dugaan penyalahgunaan kode etik Rekrutmen Panwascam Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur optimis memenangkan proses hukum di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keyakinan kuasa hukum pengadu disampaikan lewat rilis yang dikirim kepada sejumlah media lokal di Kabupaten Sumenep, pada hari Jumat (19/1/2018).

“Keyakinan berdasar pada, pertama: kronologi pengaturan peserta rekrutmen Panwascam yang akan lolos tiga besar. Itu terjadi jauh sebelum pendaftaran rekrutmen dibuka,” kata Koordinator Kuasa Hukum pengadu, Azam Khan.

Katanya, kronologi itu diperkuat dengan testimoni dan pernyataan saksi saat persidangan. Juga pernyataan dari dua komisioner lewat percakapan WhatsApp dan rekaman video. Bukti ini sudah ada di DKPP.

Yang kedua, lanjut Azam, adalah bukti dokumen fakta integritas yang disedikan oleh komisioner kepada peserta test wawancara bertentangan dengan peraturan yang ada.

“Dan komisioner saat sidang mengakui bahwa fakta integritas dibuat berdasar kebiasaan. Tidak punya cantolan hukum. Sebagai penyelenggara pemilu, dia bertindak tidak berdasar aturan, tapi main-main,” ujarnya.

Lalu keyakinan yang ketiga, Azam menyebut DKPP di akhir sidang  memerintahkan kepada teradu (tiga komisioner Panwaskab Sumenep) agar menyerehkan hasil test tulis berupa lembar jawaban semua peserta yang ikut.

“Ini respon luar biasa dari majelis hakim atas dugaan penyalahgunaan kode etik. Kalau tidak ada indikasi pengaturan, untuk apa DKPP minta lembaran jawaban setiap peserta test tulis,” sambungnya.

“Dan DKPP juga minta kepada teradu agar menyerahkan dokumen petunjuk teknis (Juknis) sebagai acuan penilaian dan rekrutmen Panwascam,” tulis lagi.

Dari Empat point di atas, Azam sangat yakin  jalan keadilan untuk ditegakkan oleh DKPP sudah tampak di depan mata. 

“Saya yakin DKPP melihat bukti bukti dan rangkaian di persidangan menguatkan penyalahgunaan kode etik Panwaskab Sumenep dalam rekrutmen Panwascam,” lanjut salah satu pengacara muslim yang lagi populer di Jakarta.

Soal sanksi (jika kemudian Panwaskab kalah), pihaknya memasrahkan kepada DKPP, Apakah berupa teguran secara tersurat, penonaktifan sementara dan sanki berupa pemecatan secara permanen.

“Melihat rangkaian persidangan yang direspon baik oleh majelis hakim dari DKPP, kami haqqul yakin sanksi untuk komisioner Panwaskab Sumenep sedang menunggu waktu saja,” tukasnya optimis.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.