Panwaslu Warning Kades di Sampang Tak Terlibat Tahapan Pilkada

Ilustrasi

Sampang, (Media Madura) – Anggota Panitia Pangawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang Insyatun, mengimbau Kepala Desa (Kades) agar bersikap netral dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 27 Juni 2018 mendatang, Rabu (17/1/2018).0

Sebab, Panwaslu mengendus adanya keterlibatan sejumlah Kades yang ikut cawe-cawe saat proses pendaftran bakal calon ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang beberapa waktu lalu.

“Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa/lurah maupun aparatur desa harus netral dalam pelaksanaan Pilkada,” kata Insiatun.

Dijelaskannya, dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh ketiga bakal calon ke KPU Sampang, pihaknya telah mendapat informasi bahwa banyak Kades yang ikut mengantar bakal pasangan calon ke kantor KPU. 

Padahal menurutnya Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor: 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Surat edaran itu ditunjukan kepada ASN dan kepala desa/lurah maupun aparatur desa dan kelurahan,” tagasnya.

Sejauh ini kata Insiatun, pihaknya belum bisa memberikan sanksi atau teguran atas keterlibatan Kades selama belum ada penetapan pasangan calon oleh KPU.

“Nanti setelah dilakukan penetapan oleh KPU, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait manakala ditemukan Kades yang tidak mengindahkan Surat Edaran Mendagri Nomor: 273/3772/JS,” imbuhnya.

Dalam Undang-Undang tersebut diatur ketentuan: a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara. b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.

“Untuk itu kami berharap, baik ASN maupun Kades agar bisa netral. Sebab kami (Panwaslu,red) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkab Sampang dan pihak Kepolisian untuk memberikan sanksi bagi Kades maupun ASN yang tidak netral,” tandasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.