Pamekasan, (Media Madura) – Ribuan massa yang mengtasnamakan Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) mendemo kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura menolak peraturan menteri tentang kelautan dan perikanan (Permen KP) nomer 2 tahun 2015, Senin (8/1/2018).

Massa yang mayoritas dari nelayan Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan itu, meminta dukungan agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mendukung larangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

“Kami minta aturan itu segera di cabut, karena akibat larangan itu kami tidak bisa makan,” teriak Sutan Taqdir Ali Syahbana, salah satu orator.

Dalam aturan itu tidak masuk akal, pasalnya alat tangkap yang digunakan nelayan di daerahnya tidak merusak ekosystem laut, karena hanya 15 meter ke kiri, 15 meter ke kanan dan 20 meter ke belakang itupun terbuat dari nilon yang apabila tersangkut karang langsung putus.

“Tolong kasihani nelayan, hanya ini yang bisa membantu nelayan dan anak cucunya makan,” teriaknya.

Massa yang terdiri dari nelayan dan istrinya itu membawa ratusan poster, diantaranya “Jokowi Pilih Susi atau Kami Nelayan”, “Susi pemberi janji palsu” dan “Indonesia Merdeka tapi kami nelayan terjajah oleh Permen KP no 2 tahun 2015”.

Perwakilan ratusan massa itu di temui di ruang komisi II DPRD Pamekasan, oleh anggota komisi II, dan di hadiri oleh Pelaksana teknis (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Moh Alwi, Kepala Dinas Perikanan, Nurul Widiastuti.

Reporter: Rifqi
Editor : Arif

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.