Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto membeberkan barang bukti karcis pasar hewan Margalela hasil OTT pungli di Disperdagprin Sampang. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Penanganan hukum kasus dugaan korupsi hasil OTT Tim Saber Pungli Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mulai hambar. Hampir setahun lamanya perkembangan penyidikan menyeret 21 PNS dan pegawai di lingkungan Pemkab setempat itu tak kunjung ada kejelasan.

Padahal, kasus ini sudah lama ditangani dan menetapkan puluhan pejabat abdi negara tersebut sebagai tersangka. Namun tidak ada satu pun tersangka dilakukan penahanan.

“Perlu ditanyakan perkembangan penyidikan kasus OTT itu, sampai sekarang tidak jelas, hanya ‘action’ saja,” kata Ketua Jaka Jatim Koorda Sampang Sidik, Rabu (3/1/2018).

Dirinya menyayangkan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara itu lantaran kasus ini terkesan mengendap di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Sampang.

“Meski statusnya tersangka, mereka yang terjerat bebas berkeliaran dan masih beraktifitas karena tidak ditahan,” ungkapnya.

Kapolres Sampang AKBP Tofik Sukendar, saat dikonfirmasi menyarankan perkembangan kasus OTT menyeret PNS dan pegawai bisa dipertanyakan langsung kepada Humas Tim Saber Pungli Kabupaten Sampang dalam hal ini Kabag Humas Pemkab Sampang Yulis Juwaidi.

“Sesuai aturan yang ada anggota tim saber pungli ini tidak hanya polisi melainkan kejaksaan dan semuanya terlibat karena sudah terakomodir, soal memberikan statment itu humas tim saber pungli yaitu Yulis Juwaidi,” terang Tofik ketika dihubungi mediamadura.com

Ditegaskan Tofik, pihaknya tetap transparan dalam menangani proses hukum kasus OTT tersebut. Sebab, polisi dalam melakukan penindakan terhadap pejabat yang diketahui pungli telah selesai sesuai tugas dan tanggungjawab.

Selain itu, lanjut Tofik, yang lebih terpenting lagi yakni polisi dalam memberantas kasus korupsi di Sampang tidak pernah mengambur-hamburkan uang negara.

“Kita melaksanakan tugas sesuai aturan bukan ada ‘main-main’ dengan pelaku yang sudah ditangkap, kalau seperti itu kita pasti kena saksi, kita tidak akan menutup-nutupi termasuk anggaran yang diserahkan kepada tim saber pungli sudah sesuai dan kita berani dikroscek pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Terpisah, Humas Tim Saber Pungli Kabupaten Sampang Yulis Juwaidi, enggan berkomentar lebih banyak. Dia beralasan akan memberikan penjelasan setelah menerima berkas perkembangan penyidikan dari Polres Sampang.

“Nanti hari Jumat (5/1) besok, karena sekarang belum ngambil berkasnya di polres, kalau sudah saya kabari lagi,” singkat Yulis.

Sekedar diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/56/Kep/434.12/2017 tertanggal 13 Februari, Tim Saber Pungli Kabupaten Sampang dilantik langsung oleh Bupati Sampang Fadhilah Budiono sejak Kamis (16/2/2017) lalu. Tim ini berhasil menangkap 21 PNS dan pegawai di Kabupaten Sampang.

Diantaranya, pada Kamis 16 Februari 2017 atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan 11 PNS terkait pungli proses pengeluaran perizinan pembangunan tempat usaha minimarket di Dusun Pliyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang. Uang yang diamankan polisi sebesar Rp 12 juta.

Kemudian, pada Kamis 1 Juni 2017, delapan PNS dan pegawai dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang. Mereka ditangkap atas kasus dugaan korupsi memanipulasi uang karcis masuk pasar hewan Margalela. Barang bukti berhasil diamankan polisi senilai Rp 4.695.000.

Terakhir, pada Senin 5 Juni 2017 tim saber pungli kembali melakukan OTT di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang terhadap dua PNS Dinkes. Keduanya terjerat kasus dugaan korupsi uang suap untuk memuluskan pemberkasan bidan PTT dari CPNS untuk menjadi PNS. Uang berhasil disita senilai Rp 4.700.000.

Adapun, terjaring pungli proses perijinan adalah 11 PNS Sampang dan seorang pengusaha dari pihak investor yakni CV Indomarco berinisial AH. Ia, diduga kuat sebagai pemberi suap kepada sebelas pegawai yang sedang menyurvei lokasi.

Ke-11 orang itu empat orang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mereka adalah Sutantono (Stt), Rudi (Rd), Wiwik (Ww), dan Mamik (Mm). Kemudian, Feri (FWS) pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Setkab. Sementara Rahmat Hidayat (RH) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tersangka lain Adil (Ad), pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagri). Seorang personel Dinas Satpol PP Moh Sadik. Sedangkan Dwi (Dw) dari Bagian Hukum Settkab. Kemudian, Muselli (Msl) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Selanjutnya, pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) berinisial DS.

Semua tersangka dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a UU 3/1999 jo UU 20/2001 ancam minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Selanjutnya, delapan PNS dan pegawai Disperdagprin Kabupaten Sampang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Sukandar merupakan kordinator pasar hewan (PNS), Munawir (PNS), Abu Yamin, Surjanto, Taufik Rochman, Suradi, Fathorrosi, dan Atnawi (PNS).

Mereka dikenakan pasal 5 ayat 2 jo pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara.

Sedangkan, dua oknum Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang yakni Slamet Riyadi (SR) Kasubag Umum dan Kepegawaian bersama stafnya Mohammad Atik (MA). Keduanya sikenakan pasal 5 ayat 2 junto pasal 12 A Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 perubahan UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi dengan hukuman 3 tahun penjara.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.