Praktik Jual Beli Jabatan Picu IPM Sampang Rendah

Peserta saat menghadiri seminar "Toju' Abhareng" di aula hotel di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Selasa (12/12/2017). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Ketua LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koordinator Daerah Kabupaten Sampang Sidik, menyakini praktik dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan motif jual beli jabatan disinyalir masih banyak terjadi di instansi pemerintahan tertentu khususnya di wilayah Kabupaten Sampang.

“Ya KKN di Sampang itu ada, cuman secara aktual tidak terlihat,” kata Sidik usai acara Toju’ Abhareng di aula hotel di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Selasa (12/12/2017) siang.

Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan diskusi dengan tema ‘Lelang Jabatan atau Jual Beli Jabatan’ yang dikemas dalam Toju’ Abhareng Ka Anggui Sampang Lebbi Bhagus (Duduk Bersama Untuk Sampang Lebih Bagus) yang digelar Jaka Jatim Koorda Sampang di aula hotel Kecamatan Camplong.

Dalam acara itu dihadiri langsung dari Forpimda, OPD Sampang, LSM se Madura, mahasiswa, dan Dosen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Gitadi Tegas Supramodyo, Kemen Pan-RB Rois Solihin.

Pria yang akrab disapa Didik itu menjelaskan, dugaan jual beli jabatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Menurutnya, jika praktik dugaan korupsi dengan modus jual beli jabatan tidak dapat dihentikan, maka dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, lanjut Sidik, dampak praktik KKN dengan jual beli jabatan tersebut akan merugikan bagi pemerintah Sampang sendiri. Termasuk rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) selama ini berdasarkan data di BPS, minimnya serapan anggaran masih 30 persen per Agustus 2017, pemerataan tenaga pendidik di Kabupaten Sampang.

Untuk itu, dirinya berharap kepada pemimpin Sampang yang akan datang nantinya bisa memfilter pegawai yang ada di sampang.

“Jika dinilai tidak mampu meskipun ada kedekatan emosional terlebih berduit itu jangan ditempatkan pada posisi itu,” pintanya.

Didik berkeyakinan, jika pegawai di Sampang ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Maka untuk memajukan daerah dari keterbelakangan sangat mudah. Ditopang dengan pengawasan yang ekstra dari pemimpin daerah dalam hal ini bupati dan dari legislatif sebagai fungsi kontrol.

“Itu (penekanan,red) sangat mendukung. Asalkan penempatan posisi pejabat tidak amburadul,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Jabatan Pelaksana Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Rois Solihin, menyampaikan tak ada istilah lelang jabatan bagi pemerintahan. Karena biasanya dikenal dengan seleksi terbuka jabatan.

Penempatan jabatan akan disesuaikan dengan kompetensi. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dirinya meminta masyarakat harus proaktif jika ditemukan seleksi jabatan terindikasi praktek jual beli agar segera dilaporkan kepada pimpinan tertinggi.

“Seleksi terbuka jabatan itu tentu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, tanpa ada perbedaan apapun termasuk senioritas, gender, raas, dan agama, sehingga berjalan dengan adil,” tandasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Arif

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.