Legislator Ini Sesalkan Lahan Produktif di Sumenep Menyusut Hingga 5 Persen

Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam

Sumenep, (Media Madura) – Lahan pertanian produktif di Kabuoaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diprediksi terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. 

Itu lantaran banyak lahan produktif yang sudah beralih fungsi menjadi lahan non produktif, salah satunya dijadikan lahan perumahan.

Buktinya, di sekitar kota hingga Kecamatan Batuan sudah banyak lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan yang dibangun oleh para developer (pengembang). 

-Advertisement-

Alhasil, lahan produktif yang sehak dulu menjadi lumbung produksi padi dan tanaman lainnya tidak bisa lagi dijadikan tempat bercocok tanam.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam mengaku kecewa dengan menyusutnya lahan produktif pertanian yang ada di Sumenep. 

“Bisa dicek, lahan yang dulu dijadikan bercocok tanam masyarakat, hari ini sudah berdiri kokoh perumahan komersil. Kami tidak paham mengapa petani rela menjual untuk kepentingan pengusaha,” katanya. 

Tapi yang jelas, kata Oyok, menyusutnya lahan pertanian produktif itu juga akibat dari instansi terkait yang tidak mampu melindungi lahan pertanian produktif. 

“Kami nilai pihak instansi terkait gagal melindungi lahan produktif petani untuk dipertahankan sebagai tempat bercocok tanam,” tegasnya 

Sebab, sambung dia, data yang diterima pihaknya lahan pertanian mengalami penyusutan setiap tahunnya hingga 5 persen dari total luas lahan yang ada.

Sehingga, apabila hal ini terus terjadi selama bertahun-tahun ke depan. Maka, bisa dipastikan lahan pertanian di Kabupaten paling timur Pulau Madura ini akan habis.

“Angka 5 persen per tahunnya bukan sedikit, itu sangat banyak. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi, ini adalah kegagalan instansi terkait dalam melindungi lahan produktif yang ada,” ujarnya geram.

Dengan menyusutnya lahan tersebut, menurut politisi Gerindra ini, tentu saja akan berdampak pada pada banyak hal, diantaranya swasembada pangan dan potensi timbulnya bencana banjir.

“Untuk itu, pihaknya meminta instansi terkait untuk berupaya maksimal untuk bisa melindungi kedaulatan lahan produktif itu,” pintanya.

Dilain pihak, Komisi III juga akan segera membentuk Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan adanya perda itu diharapkan mampu mengendalkan alih fungsi lahan.

“Dengan adanya perda itu, maka bisa dipastikan tidak akan mudah untuk memberikan izin alih fungsi lahan kepada hal lain kecuali untuk pertanian,” tukasnya.

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.