Ketua KPU Kabupaten Sumenep, A Warits

Sumenep, (Media Madura) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Warits dilanda dilema, antara menanggalkan jabatan Ketua KPU atau menggalkan ormasnya.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, semua komisioner KPU/ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi dan Kota.

Bahwa komisioner yang aktif dalam kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), baik berbadan hukum maupun tidak, agar mengundurkan diri dari kepengurusan ormas itu atau mengundurkan diri dari Komisioner KPU.

Diatur pula, surat pernyataan mundur dari ormas paling lambat diserahkan pada tanggal 31 Desember 2017 ini. Keharusan mundur kepengurusan ormas itu dimaksudkan agar para komisioner tidak menganggap sebagai anggota KPU tidak hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Setelah Undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu terbit, KPU RI membuat surat edaran kepada KPU di daerah agar tidak merangkap menjadi pengurus ormas. Ini harus dilaksanakan oleh semua komisioner termasuk Sumenep.

“Memang, secara pribadi, saya harus mengikuti aturan yang ada di KPU. Begitu juga komisioner KPU yang lain juga sepertinya siap mengikuti aturan yang berlaku,” kata A Warits, Kamis (23/11/2017).

Warits yang kini menjabat aktif Sekretaris PCNU Sumenep masih belum memutuskan untuk memilih dua pilihan yang ada.

Dirinya mengaku masih akan sowan kepada kiai yang dulunya mendukung untuk mencalonkan diri sebagai Komisioner KPU.

“Nanti saya bicarakan dulu dengan beberapa kiai. Kalau saya disuruh mundur dari KPU, ya akan saya mundur atau harus mundur dari kepengurusan NU, masalah pilihan itu kami percaya sepenuhnya kepada kiai,” akunya.

Berdasarkan penelusuran media ini, dari lima Komisioner KPU Sumenep, semuanya tercatat masih aktif diorganisasi kemasyrakatan. Baik organisasi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. 

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.