Rabu, Oktober 5, 2022

Rakyat Dikorbankan, Anggota DPR RI Asal Madura Ini Tuding Pemerintah Sudah Keterlaluan

Must read

- Advertisement -

Pamekasan, (Media Madura) – Kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mendapat tanggapan keras dari politikus asal Madura, Nizar Zahto.

Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menguraikan, revisi Undang-Undang tersebut akan memberi dampak buruk, bukan hanya kepada sektor ekonomi dan tekanan daya beli masyarakat, tapi juga berdampak buruk kepada aspek sosial dan moral.

Sehingga, pria asal Kabupaten Bangkalan ini dengan tegas akan menolak revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tersebut. Pasalnya pada rancangan UU ini pemerintah melakukan pungutan di sektor pendidikan dan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar bagi warga negara.

Dikatakan Nizar, dalam Bab penjelasan pasal 4 ayat 3 rancangan revisi Undang-Undang tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud administrasi dan kewarganegaraan meliputi pungutan pelayanan pencatatan nikah, cerai, dan rujuk.

Kemudian pada aspek pendidikan juga dipungut pendaftaran, ujian penjaringan masuk perguruan tinggi, pelatihan dan pengembangan teknologi, pelatihan ketenagakerjaan, serta pelatihan kepemimpinan.

“Kitakan sudah bayar pajak, harusnya tidak dikenakan beban lagi karena sudah kewajiban pemerintah memberi layanan. Lalu kemana uang pajak yang kita bayar kalau layanan publik masih dikenakan pungutan. Jadi pajak kita itu lari ke pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah yang begitu besar, imbasnya rakyat dikenakan pungutan dua kali yakni pajak dan PNBP,” katanya.

Karena itulah, dia akan akan mengusulkan ke Fraksi Partai Gerindra agar menolak Undang-Undang yang telah diajukan ke DPR agar tidak lolos dari lembaga legislatif.

“Kita mesti bayar lagi untuk mendapatkan jasa dari lembaga pemerintah. Misalnya dirancangan UU ini kalau ada rakyat Indonesia mau menikah dikenakan charge atau pajak, kalau mau cerai kena pajak, kalau mau rujuk juga kena pajak. Jadi Undang-Undang ini hak warga negara, mau nikah kok dikenakan beban biaya pajak,” ulas Nizar.

Pria yang saat ini menjabat sebagai ketua DPP Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) ini menuding pemerintah sudah sangat keterlaluan, demi menarik pajak yang kebutuhan untuk bayar hutang pemerintah pokok dan bunga setiap tahun, akhirnya rakyat jadi korba.

“Iuran pangkal sekolah kena PNBP (Pendapatan negara bukan pajak) Iuran semesteran di sekolah di kenai PNBP, Akreditasi dikenai PNBP, rakyat mau kawin dikenai PNBP, rakyat mau cerai dan rujuk dikenai PNBP, kesehatan dan lain-lain dikenai pungutan PNBP, sudah tahu ekonomi lagi susah malah rakyat dibebani pendapatan negara bukan pajak,” pungkasnya.

Penulis : Arif
Editor : ist

- Advertisement -

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Latest article