Sampang, 24/8 (Media Madura) – Beredarnya informasi dugaan di bandrolnya Open Bidding dalam lelang jabatan bagi pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur, mengejutkan banyak pihak.
Munculnya informasi itu diterima mediamadura.com, melalui pesan WhatsApp dari nomor telepon 087851832xxx sejak Rabu 23 Agustus 2017 pukul 11.13 WIB, dan Kamis 24 Agustus 2017 pukul 07.55 WIB.
Tak tanggung tanggung bandrol tertinggi lelang jabatan tersebut berkisaran mencapai Rp 1,5 miliar untuk satu kursi jabatan. Semisal di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang diduduki Moh Jupri Riyadi.
Untuk jabatan Kepala Dinas PU Perumahan Rakyat diduduki Abd Hannan di tafsir hingga Rp500 juta. Jabatan Kepala Satpol PP dan Sekretaris DPRD senilai Rp 250 juta. Sedangkan, kedudukan Camat yang di promosi mencapai Rp 150 juta – Rp 200 juta.
Selanjutnya, jabatan Kepala Bidang (Kabid) yang dipromosi senilai Rp 50 juta. Bagi sekelas Kepala Seksi (Kasi) yang dipromosi seharga Rp 15 juta.
Dalam postingan itu menuliskan bahwa mahalnya proses lelang jabatan di Sampang diwarnai adanya embel-embel harga sejak bergantinya kedudukan Bupati Sampang dari alm A Fannan Hasib kepada Fadhilah Budiono. Belum diketahui secara pasti tujuan dan kebenaran informasi tersebut.
Namun dalam informasi itu lelang jabatan di Dinas Pendidikan diduga membayar langsung ke Bupati Sampang Fadhilah Budiono senilai Rp 800 juta dan bayar ke istri Bupati lama Anik Amanillah Fanna Hasib.
Selain itu, dana lelang jabatan mengalir ke tim dibentuk Bupati Sampang Fadhilah Budiono yang terdiri dari Sekda Puthut Budi Santoso, Dono Suandono Kepala Dinas PU Bina Marga, Malik Amrullah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rudi Setiadhy Kepala Bakesbangpol, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Slamet Terbang.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Bupati Sampang Fadhilah Budiono angkat bicara memanasnya informasi bandrol lelang jabatan dengan nilai yang sangat fantastis tersebut. Secara tegas, ia membantah dugaan lelang jabatan dengan embel-embel harga.
“Wah bahaya saya kalau memang benar terjadi, sekali lagi informasi itu tidak benar,” tegas Fadhilah ditemui di ruangannya, Kamis (24/8/2017) pukul 12.10 WIB.
Fadhilah menegaskan, proses lelang jabatan berdasarkan hasil uji kompetensi pejabat dalam menduduki jabatan strategis. Bahkan, uji kompetensi tak hanya melibatkan pemerintah daerah, melainkan berkoordinasi dengan tim dari Badan Kepegawaian Provinsi Jatim dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
“Artinya dari nilai terbaik peserta lelang itulah yang kita ploting untuk menduduki jabatan, kenapa Kepala Dinas PU Bina Marga diduduki oleh Abd Hannan karena sering berurusan dengan rekanan yang selalu komplain, makanya pejabatnya harus orang yang keras untuk bisa mengatasi itu, sekaligus hasil pertimbangan tim seleksi,” tandasnya.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi
