Sumenep, 8/8 (Media Madura) – Puluhan mahasisea yang mengatasnamakan Front Pembela Masyarakat Sumenep (FPRS), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (8/8/2017).
Mereka menyoroti dua hal, yakni rencana pembelian mobil dinas (Mobdin) Bupati Sumenep dan rencana kenaikan gaji pimpinan dan anggota dewan.
“Kami nilai, anggaran mobdin Bupati yang mencapai Rp 2 miliar 11 juta itu terlalu besar. Sehingga dengan tegas kami menolak rencana tersebut,” kata salah satu orator aksi, Khomaidi.
Menurut mereka, rencana pengadaan mobil dinas yang telah disetujui oleh Komisi I DPRD Sumenep kurang realistis, mengingat mobil dinas Pajero Sport sebelumnya masih sangat layak pakai.
“Jangan karena sering kecelakaan mobil dinas itu lantas harus diganti, jelas alasan seperti itu terkesan mengada-ada dan tidak rasional,” tegasnya.
Selain itu, rencana kenaikan gaji pimpinan dan anggota yang diperkirakan mencapai Rp 30 juta, menurut mereka adalah sesuatu yang berlebihan.
“Harusnya anggota dewan ngukur diri dong, jangan mentang-mentang ada Peraturan Pemerintah lalu seenaknya minta naik, harusnya mengujur dengan kinerjanya dong,” katanya menyayangkan.
Dalam beberapa tahun terakhir, memang banyak kalangan menilai, kinerja wakil rakyat di Sumenep masih jauh dari harapan, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian legislasi yang selama ini sangat minim.
“Usulan itu menjadi berlebihan mengingat kekuatan APBD Sumenep tahun ini menurun dari tahun sebelumnya,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma yang menemui mahasiswa mengaku siap menerima semua aspirasi dan berjanji akan disampaikan kepada komisi I yang membahas rencana pembelian mobdin.
“Semua aspirasi teman-teman mahaiswa nanti kami sampaikan kepada komisi I. Jika rencana itu melanggar aturan, kami pastikan tidak akan dilanjutkan,” kilahnya.
Reporter: Rosy
Editor: Zainol
