Pamekasan, 12/7 (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta Bupati setempat, Achmad Syafii turun tangan dalam menyelesaikan kasus di Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo. Yang dua tahun tidak bisa mencairkan Dana Desa (DD).

Di Desa tersebut kata Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail, selama dua tahun terhitung tahun 2016-2017 tidak bisa mencairkan DD lantaran konflik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa.

“Akibat dari tidak cairnya DD di Desa Candi Burung karena konflik politik internal, makanya Pak Bupati turun tangan,” katanya, Rabu (12/7/2017).

Dalam undang-undang tambah Ismail, aturan bisa mencairkan dana pembangunan desabitu harus ada tandatangan BPD, sementara BPD di Desa tersebut tidak menandatangani itu, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mencairkannya.

“Kalau keduanya bisa didamaikan maka bisa untuk dicairkan, kalau begitu terus kan korbannya pembangunan dan rakyat,” tambahnya.

Saat ini, ketua BPD Desa Candi Burung telah dipecat oleh bupati. Namun, kendati demikian, masalah tersebut belum clear, karena hingga hari ini belum bisa dicairkan. Sementara DPRD sendiri sudah memanggil pihak-pihak terkait.

Yang disayangkan oleh politikus Partai Demokrat tersebut, jika masalah itu terus berlarut maka konsekuensinya DD hangus.

“Solusinya Bupati harus turun tangan sebagai penanggung jawab pemerintahan daerah,” tandas Mantan Aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan itu.

Reporter: Rifqi
Editor : Arif

Tinggalkan Balasan