Sampang, 16/6 (Media Madura) – Sebanyak 31 Kepala Desa (Kades) terpilih telah dilantik oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sampang Fadhilah Budiono, Rabu kemarin. Pelantikan itu menuai pro dan kontra.

Sebab, keabsahan pelantikan itu dianggap tak sah secara hukum. Mengingat, sampai saat ini status jabatan Fadhilah Budiono masih menjabat sebagai Plt, bukan Bupati definitif.

“Sama saja tidak sah itu, Plt tidak bisa mengambil kebijakan soal melantik jabatan. Karena status Fadhilah Budiono hingga saat ini masih belum ada kejelasan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pasca pengajuan menggantikan Bupati Sampang A Fannan Hasib yang berhalangan tetap,” ucap Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, Jumat (16/6/2017).

Aulia mengatakan, keabsahan SK Kades yang dikeluarkan oleh Plt Bupati Sampang itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Timur. Sehingga, seharusnya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kades terpilih ditunda hingga ada jawaban dari struktural hilerki.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan tentang pelantikan terhadap 31 kades tersebut. Termasuk meminta keterangan adanya informasi yang beredar penarikan uang yang dilakukan oleh Pemkab Sampang dalam pelantikan kades.

Untuk diketahui, jika seseorang sudah diangkat menjadi Plt, Plh, atau Penjabat, maka ia mendapatkan hak-hak dan berkewajiban menjalankan tugas sesuai tupoksi pejabat definitif. Masalahnya, apakah semua tugas dan wewenang pejabat definitif bisa dijalankan oleh seorang Plt, Plh, atau Penjabat? 

Berdasarkan aturan di pasal 34 ayat (2) UNdang-Undang Aparatur Pemerintah (UUAP) menegaskan Plh atau Plt ‘melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’. Pasal ini sebenarnya tak memberikan pembatasan yang jelas.

Namun, BKN telah memberikan penjelasan mengenai pembatasan itu melalui Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Beleid tertanggal 5 Februari 2016 ini sengaja dikeluarkan untuk memperjelas maksud UUAP.

Salah satu klausula yang sangat penting dikemukakan adalah pembatasan wewenang. Disebutkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
 
Apa yang dimaksud dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis itu? Jawabannya bisa dilihat pada Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UUAP, yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Sedangkan maksud ‘perubahan status hukum kepegawaian’ adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai’.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan