Sampang, 7/6 (Media Madura) – Surat pengajuan Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono menjadi Bupati definitif ternyata molor. Hal itu diketahui setelah rombongan DPRD Sampang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jatim.

Molornya usulan DPRD Sampang terkait pemberhentian KH A Fannan Hasib berhalangan tetap atau meninggal dunia itu karena berkas surat pengajuan baru dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat 26 Mei 2017 kemarin.

“Kok bisa molor ya, ternyata setelah kami korscek Pemprov Jatim baru mengirimkan surat pengajuan ke Kemendagri pada 26 Mei. Padahal legislatif Sampang sudah mengusulkan setelah rapat paripurna hari Senin 15 Mei,” kata Anggota Komisi I DPRD Sampang Rahmad Hidayat, Rabu (7/6/2017).

Politisi PKS itu mengaku tidak ingin berspekulasi lebih jauh, mengingat sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Pemprov Jatim tentang molornya pengiriman surat pengajuan tersebut.

Terpenting, menuturnya DPRD Sampang sudah berpatokan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 173 ayat 4 berbunyi apabila Bupati behalangan tetap maka dalam waktu sepuluh hari DPRD mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Jatim agar Wakil Bupati ditetapkan sebagai Bupati.

Dengan demikian, ia berharap Mendagri melakukan percepatan untuk segera memberikan respon terkait posisi Wakil Bupati saat ini untuk diangkat menjadi Bupati Sampang definitif dengan sisa waktu sekitar 8 bulan.

“Kami belum menerima kepastiannya, yang jelas sesuai aturannya dari tanggal pengiriman 26 Mei itu selama 30 hari masa kerja sudah ada jawaban dari Kemendagri,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkab Sampang Anang Djunaedi, menjelaskan apapun keputusan dari Kemendagri akan dijadikan patokan. Alasan itu bukan tanpa sebab dikarenakan pihaknya dalam kondisi tersebut hanya sebatas posisi penerima keputusan.

“Hingga saat ini kami belum menerima surat pemberitahuan ataupun surat keputusan dari pihak Mendagri, jadi kami hanya menunggu saja hasil pengajuan yang dilakukan oleh DPRD Sampang,” jelasnya.

Anang menambahkan, selama ini polemik posisi Wakil Bupati Sampang tidak mempengaruhi kinerja Fadhilah Budiono, pasalnya pihaknya hingga kini masih mengantongi surat tugas dari Gubernur Jatim.

Sekedar diketahui, pengajuan Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono menjadi Bupati definitif terus menjadi kontroversi dan perbincangan hangat masyarakat umum. Karena disatu sisi, Wakil Ketua I DPRD Sampang Fauzan Adima pernah berujar bahwa surat pengajuan sudah disetujui dan ada jawaban dari Kemendagri. Padahal, sampai saat ini secara resmi Kemendagri belum memberikan keputusan dan surat pengajuan baru dikirim.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan