Sampang, 14/3 (Media Madura) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sampang Malik Amrullah mengatakan dari 180 Desa hanya 4 Desa yang mengajukan pencairan Dana Desa (DD) meski melewati triwulan pertama.

“Sampai saat ini hanya ada empat desa secara resmi mengajukan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) itu,” ujar Malik, Selasa (14/3/2017).

Dia menerangkan, pencairan DD terus bertahap termasuk anggaran DD di Kabupaten Sampang naik. Selan itu, molornya  proses pencaiaran DD bukan karena disebabkan dinasnya. Melainkan karena pengajuan dokumen dari masing-masing desa yang tak kunjung disetor ke dinas.

Untuk itu, pihaknya masih akan melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Apabila nantinya terdapat kekurangan tentunya pihaknya meminta dilakukan revisi.

”Kalau tidak sesuai dengan persyaratan ya harus direvisi,” tegasnya.

Malik menjelaskan, karena dalam waktu dekat ini ada 31 desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa. Maka pihaknya akan lebih memprioritaskan desa tersebut. Sehingga, dinasnya tengah mendesak kepada desa-desa yang terdaftar akan menggelar pilkades.

”Sebagian anggaran DD dimanfaatkan untuk pilkades, jadi 31 ini kami prioritaskan,” jelasnya.

Meski ada desa yang diprioritaskan, tidak lantas akan mengambaikan desa lainnya. Maka dari itu ia berharap agar semua desa segera merampungkan permohonan pencairan DD. Sesuai aturan yang ada, anggaran DD yang terus naik itu dibagikan sesuai dengan kapasitas dan jumlah penduduk masing-masing desa.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sampang Moh Faisol angkat bicara mengenai adanya kenaikan anggaran DD. Dia menilai dengan tingginya DD sangat rawan dan berpotensi disalahgunakan. Hal inilah meminta agar tim monitoring dan evaluasi untuk lebih gencar lagi dalam melakukan pengawasan.

”Dengan total DD senilai Rp 167 harus diimbangkan dengan jumlah pendamping yang ideal. Kami tidak ingin dengan anggaran DD yang fantatis ini realisinya tidak tepat sasaran, apalagi pengerjaanya sampai asal-asalan,” ungkapnya.

Faisol menekankan kepada semua pihak untuk mengawasi bersama terhadap realiasasi DD terutama kepada tim monev. Seba tidak menutup kemungkinan dengan kenaikan anggaran DD sangat berpotensi dijadikan banjakan semata.

”Fungsi tim monev dan pendamping DD harus jelas, jangan sampai realisasi anggaran DD kembali berhubungan dengan hukum, jadi hati-hati mengelola DD,” pungkasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan