Sumenep, 1/3 (Media Madura) – Sejumlah pimpinan kecamatan (PK) Golkar melakukan aksi penyegelan terhadap Kantor DPD Golkar Sumenep di Jl Jendral Sudirman, Rabu, (1/2/2017) sekitar pukul 09.30 WIB.
Aksi tersebut merupakan buntut pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) yang dilaksanakan 23 Oktober 2016 lalu yang dinilai sarat kejanggalan dan ada permainan. Untuk itulah puluhan kader partai berlambang beringin itu menuntut Musda ulang.
Ketua Angkatan Muda Pemuda Golkar (AMPG) Abd Aziz mengatakan, aksi penyegelan hari ini merupakan puncak ketidakpuasan sebagian besar PK terhadap pelaksanaan Musda beberapa bulan lalu.
“Pelaksanaan Musda Golkar tahun lalu terdapat banyak kecuarangan. Kami merasa didhalimi oleh salah satu kandidat,” katanya kepada awak media.
Menururnya, Saat itu Musda diikuti dua kandidat, yakni Soengkono Sidik dan Iwan Budiharto. Pemilihan Ketua DPD kemudian dimenangkan oleh nama yang disebut terakhir.
Pria yang juga Wakil Ketua DPD Golkar itu menyebutkan, diantara kecurangan itu ialah adanya pengondisian 12 Plt PK. Aziz juga menuding ada penyuapan oleh salah satu kandidat kepada tim verifikasi Jawa Timur, sehingga 12 Plt tersebut lolos.
Dikatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengirimkan surat, baik kepada DPD Jawa Timur, DPP maupun Ketua Umum Partai Golkar, meminta dilakukan Musda ulang.
“Dari 24 PK Golkar sekitar 80 persen atau 16 PK menginginkan Musda ulang. Saat ini kami menunggu keputusan DPP. Dalam bulan ini pasti ada keputusan, dan itu pasti memihak kepada yang benar. Karena Golkar selalu ada di pihak yang benar,” pungkasnya.
Sementara Iwan Budiharto sebagai kandidata terpilih dalam Musda saat dikonfirmasi menganggap aksi penyegelan tersebut merupakan dinamika politik untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Tidak ada masalah kok, kalaupun ada yang mau diperjuangkan oleh mereka harusnya dimusyawarahkan dengan baik-baik, jangan sampai anarkis lah,” ujarnya.
Bahkan ia mengklaim, gejolak hari ini hanya masalah internal DPD Golkar Sumenep. Karena untuk SK DPW Jawa Timur hanya sebagian kecil yang turun, masih banyak yang belum keluar, dan bukan hanya di Kabupaten Sumenep, di daerah lain juga banyak.
“Kita masih menunggu masalah SK itu, di
daerah lain seperti Kabupaten Pamekasan juga belum keluar, bukan hanya disini saja,” tandasnya.
Reporter: Panji Agira
Editor: Ahmadi
