Pamekasan, 21/2 (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur memperjuangkan guru ngaji agar tetap mendapat bantuan hibah seperti tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik. Ia berencana melakukan kunjungan untuk studi banding perihal bantuan guru ngaji, sehingga penghentian bantuan hibah tersebut di Pamekasan, bisa dikaji ulang.
“Informasinya di Kabupaten Banyuwangi dan kota Batu para guru ngaji dapat bantuan dari pemda setempat, makanya kita akan cari tahu dengan study banding,’ katanya, Selasa (21/2/2017)
Selama kurang lebih dua tahun terakhir bantuan hibah guru ngaji di Pamekasan, tidak dianggarkan di APBD, karena tidak ada payung hukumnya. Apabila ada aturan lain yang bisa dijadikan landasan hukum atau cara yang bisa memberikan bantuan bagi guru ngaji, hal itu akan diupayakan agar bisa dilakukan.
“Meski sudah terdapat aturan yang melarang pemberian bantuan kepada perorangan, paling tidak kita sudah memperjuangkan dengan mencari formulasi agar para “Kiai Langgharan” dapat bantuan meski sedikit,” tambah Apik.
Secara prinsip, pihaknya bersama eksekutif sangat menginginkan program bantuan hibah guru ngaji bisa dilanjutkan. Apalagi hanya itu yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan bagi guru ngaji, yang selama ini membantu pemkab dalam pendidikan agama.
“Hanya saja karena berbenturan dengan undang-undang dan Pemendagri, makanya program bantuan hibah guru ngaji dihapus. Kalau nanti ada aturan yang memperbolehkan, kami akan kawal agar bantuan itu kembali diprogramkan,” tutupnya.
Reporter: Rifqi
Editor: Ahmadi
