Pamekasan, 20/2 (Media Madura) – Aktivis Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (KALA) menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang menunggak pajak kendaraan dinas atau pelat merah.

Menurut Ketua Kalam, Moh Elman, seharusnya Pemkab memberikan contoh yang baik, bukan malah mengabaikan kewajiban membayar pajak.

“Seharusnya yang menjadi contoh adalah pemerintah yang punya pelat merah, baru bicara lantang tentang jangan sampai ada tunggakan pajak,” katanya, Selasa (20/2/2017)

Menurut alumnus Pascasarjana STAIN Pamekasan itu, pemerintah tidak usah meminta masyarakat membayar pajak, apalagi sampai mendesaknya.

“Jika pemerintah masih ada tunggakan pajak, jangan salahkan kita sebagai masyarakat yang ada di akar rumput,” tambah Elman.

Sebelumnya, Administrator Pelayanan (Adpel) kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pamekasan, Soenardi merilis, dari 1.928 kendaraan pelat merah yang tercatat di daerahnya hanya 674 kendaraan tidak bayar pajak sejak tahun 2012.

“Kendaraan milik pemda itu sebanyak 1.928, tapi yang tidak bayar pajak hampir separuh yaitu 674, setiap tahun terus bertambah mulai tahun 2012 lalu,” katanya, Kamis (16/2/2017).

Ditambahkan oleh Bogel sapaan akrab Soenardi, dari angka yang lalai taati peraturan itu jika diuangkan mencapai Rp 70 juta.

“Angka itu cukup fantastis. Kami sudah mengingatkan kepada instansi tentang adanya tunggakan ini dengan bersosialisasi, Ya semoga cepat terbayar karena kita juga dituntut PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tutupnya berharap.

Reporter: Rifqi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan