Sampang, 16/1 (Media Madura) – Penunjukan calon Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menuai protes. Sebab, calon yang direkomendasi camat Ketapang tanpa sepengetahuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.
Ketua BPD Banyusokah Ma’ruf mengatakan, meski sejak awal ada koordinasi. Namun, penunjukan calon Pj Kades Banyusokah terindikasi ada intervensi pihak camat. Hal itu bukan tanpa alasan karena nama yang direkomendasi terkesan dipaksakan.
”Tapi, tanpa sepengetahuan, ada nama baru yang dijadikan calon Pj Kades,” katanya.
Padahal, lanjut dia, dalam koordinasi tersebut disepakati, nama yang diusung harus persetujuan BPD. Namun, ada nama baru yang dimasukkan pihak kecamatan. Dari tujuh anggota BPD, lima orang sepakat atas nama Aziz.
”Dari itu, kami melaporkan ke camat dan sudah sepakat. Setelah diajukan ke pemkab, malah ada nama baru. Kalau seperti ini, namanya calon siluman,” sesalnya.
Atas kejadian itu, dia menuding ada calon titipan untuk memenangkan salah seorang calon yang akan berlaga pada perhelatan pilkades pertengahan 2017.
”Kami yakin, dari awal sudah berbau kongkalikong. Jika seperti itu, hasilnya tidak akan kondusif. Kita lihat saja, kalau nama baru itu tetap diloloskan menjadi Pj Kades, kami tidak menjamin kondisi aman dan nyaman di desa kami,” tegasnya.
Karena kekesalan tersebut, pihaknya mengancam akan memboikot semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan desa.
Sementara itu, Camat Ketapang Abd. Fatah saat dikonfirmasi membantah adanya intervensi oleh pihak kecamatan. Dia beralibi sudah sesuai dengan aturan. Di mana pejabat yang ditunjuk dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sesuai amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014.
“Yang menunju itu bupati, bukan BPD. Jadi, perlu diluruskan bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan BPD. Semua kebijakan mutlak menjadi keputusan bupati,” terang Fatah di balik telepon.
Penulis: RyanHariyanto
Editor: Ahmadi
