Sampang, 11/1 (Media Madura) – Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah mengatakan nasib empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) saat ini masih menunggu pengesahan dari Gubernur Jawa Timur.

Salah satu Raperda itu diantaranya tentang Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa masih belum disahkan.

“Tugas dan fungsi dewan untuk membuat legislasi sudah terpenuhi. Hanya saja masih menunggu pengesahan dari gubernur,” kata Imam, Rabu (11/1/2017).

Politisi asal Banyuates ini menjelaskan, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini dari empat raperda sudah mendapat persetujuan dari gubernur. Sehingga pada tahun ini raperda itu sudah bisa diterapkan menjadi produk hukum.

Dirinya mengklaim, lambannya pengesahan dari gubernur bukan karena kelalaian dari DPRD Sampang. Namun murni karena waktu fasilitasi di tingkat provinsi cukup lama. Sehingga Raperda yang sudah ditetapkan menjadi program legislasi daerah tahun 2016 harus disahkan pada tahun 2017 ini.

”Cuma pengesahannya saja, jadi tidak ada persoalan, tanggungjawab dewan sebagai salah satu fungsi legislasi sudah dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.

Imam menambahkan, ketika Raperda sudah disahkan menjadi perda, Ia berharap agar hal itu betul-betul diperhatikan dan dipatuhi bersama. Selain itu ia menekankan kepada penegak perda untuk bekerja lebih maksimal lagi, yakni bisa menegakkan perda dengan sebaik mungkin.

”Harapan kami perda yang dibuat untuk kepentingan masyarakat luas, dan semoga bermanfaat khususnya bagi masyarakat Sampang,” pungkasnya.

Penulis: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan