Sampang, (Media Madura) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ketapang Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dikabarkan terancam bangkrut alias pailit akibat pendapatan yang terus menurun. Dampaknya, ratusan pegawai rumah sakit pelat merah itu berpotensi dirumahkan hingga keuangan kembali membaik.
Hal tersebut dikatakan Direktur RSUD Ketapang Sukarno, usai menggelar rapat koordinasi akselerasi problem solving bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan beserta jajaran di RSUD Ketapang, Kamis (4/6/2026).
Sukarno menyampaikan, sekitar 140 pegawai akan diberlakukan sistem shift yang mengatur pola jam kerja. Antara lain meliputi 55 PPPK paruh waktu dan 85 tenaga kontrak Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
Langkah ini diambil untuk efisiensi anggaran belanja pegawai. Saat ini, total staf pegawai RSUD Ketapang sebanyak 225 orang.
”Bukan dipecat tetapi hanya mengatur pola jam kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan rumah sakit,” ujarnya.
Sukarno belum bisa memastikan sampai kapan sistem shift pegawai berakhir. Secara tegas, dia menyatakan sampai kondisi keuangan rumah sakit kembali sehat.
”Saya kurang tahu sampai kapan jangkanya, yang jelas ketika kita kembali mampu gaji lagi kita panggil lagi,” kata dia.
Dirinya mengatakan, diketahui kondisi keuangan rumah sakit Ketapang tidak stabil berawal sejak tahun 2026. Pendapatan rumah sakit menurun sampai 50 persen atau hanya berkisaran diangka Rp 600 juta per bulan.
Penurunan ini cukup drastis dibanding pendapatan di tahun 2025 yang mencapai Rp 1,5 miliar per bulan. Imbas penurunan itu setelah dokter spesialis bedah tak lagi membuka praktek pelayanan.
”Ada lagi jam prakteknya karena malem tidak bisa buka pagi atau siang, tidak sesuai keinginan masyarakatnya, ada juga dokter spesialis yang masih pendidikan,” terangnya.
Ditambah lagi, kata Sukarno, beban gaji pegawai paruh waktu ditanggung oleh pihak rumah sakit.
”Dulu masih ditanggung pemerintah daerah dan sekarang dipasrahkan ke rumah sakit, penghasilan kurang beban bertambah,” jelasnya.
Selama ini total belanja pegawai RSUD Ketapang sebesar Rp 800 juta per bulan. Beda lagi tagihan listrik PLN, air PDAM, hingga obat-obatan bisa mencapai keseluruhan Rp 1 miliar.
”Sementara pendapatan kita Rp 600 juta, total keseluruhan pengeluaran kita secara rutin Rp 1 miliar, sehingga untuk belanja obat-obatan sangat terbatas, ini tidak sehat karena tersedot ke SDM,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan membenarkan kondisi tersebut. Ia menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah secara komprehensif menyikapi persoalan itu.
Salah satunya menambah pelayanan dokter spesialis yang bertugas selama 5 hari kerja pada jam praktek pagi dan siang. Pemerintah daerah juga akan menambah insentif dokter spesialis sebesar Rp 30 juta per bulan dari sebelumnya Rp 15 juta.
”Kami ingin menyakinkan bahwa Pemkab tidak akan diam, kami ikut aktif menyelesaikan persoalan ini, termasuk konsep pola jam kerja pegawai, yang penting tidak diberhentikan, tetapi harus didukung oleh semua pihak agar bisa mengobati penyakitnya bersama,” tegasnya.
Sementara itu, aggota DPRD Sampang dari Dapil III Abdussalam secara tegas menolak rencana merumahkan ratusan pegawai RSUD Ketapang. Menurutnya kebijakan ini perlu dikaji secara matang tanpa terburu-buru.
Pentingnya mengedepankan kearifan lokal demi mensejahterakan pegawai dan menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di wilayah Pantura.
”Perlu dicarikan solusi yang terbaik tanpa merumahkan pegawai,” singkatnya. (Ryan Hariyanto/Znl)
