Pamekasan, (Media Madura) – Pengurus Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) periode 2025-2027 resmi dikukuhkan, di Azana Style Hotel Pamekasan, Madura, Minggu (8/3/2026).
Acara tersebut dikemas dalam kegiatan Tadaruz Lingkungan dengan tema “Merawat Bum1 Madura, Menjaga Independensi Pers.” Kegiatan ini menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, sebagai keynote speaker.
Selain itu, forum juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ansari, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Royin Fauziana, Pengurus KNPI Jawa Timur Nur Faisal, pegiat lingkungan Kiai M. Mushthafa, serta jurnalis senior Pamekasan Ghozi Mujtaba.
Ketua AJP, M. Khairul Umam, mengatakan bahwa AJP berkomitmen menjadi organisasi jurnalis yang serius mengawal isu lingkungan di Madura.
Menurutnya, pengalaman para anggota AJP yang pernah menjadi relawan bencana di Aceh dan Palu menjadi inspirasi untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di Madura.
“Kami tidak ingin Madura tenggelam karena kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Pada periode kepengurusan kedua ini, AJP juga menegaskan fokus pada tiga isu utama yang dianggap dekat dengan kepentingan masyarakat, yaitu lingkungan, kesehatan, dan kemanusiaan.
Salah satu persoalan kesehatan yang menjadi perhatian adalah pasien gagal ginjal di Pamekasan yang masih kesulitan mendapatkan fasilitas cuci darah sehingga harus dirujuk ke Surabaya.
Di akhir sambutannya, Khairul Umam menyampaikan terima kasih kepada para pegiat lingkungan dan semua pihak yang terus peduli terhadap kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan bahwa pers memiliki peran penting sebagai representasi masyarakat sipil dalam membantu pemerintah menegakkan aturan.
Pihaknya juga mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus AJP dan berharap organisasi tersebut dapat terus memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat.
Emil menambahkan, pihaknya akan menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan di Pamekasan kepada Gubernur Jawa Timur, termasuk terkait mangrove dan aktivitas tambang.
“Termasuk bagaimana memastikan tanah yang digunakan untuk proyek tidak berasal dari aktivitas ilegal,” pungkasnya. (*)
