Pamekasan, (Media Madura) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pamekasan, Moh Faridi mengkritisi capaian 100 hari kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati, KH Kholilurrahman-Sukriyanto.
Faridi menilai, kinerja Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman selama 100 hari kerja yang diklaim mencapai 70 persen tidak sesuai data. Faktanya, realisasi belanja publik masih di bawah 50 persen.
“Kami menilai klaim tersebut tidak didukung oleh data yang objektif, dan berpotensi menyesatkan opini publik jika tidak ada klarifikasi dari pemerintah daerah,” kata Faridi kepada media di Pamekasan, Kamis (26/6/2025).
Faridi membeberkan data resmi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia per 24 Juni 2025, realisasi belanja daerah Kabupaten Pamekasan baru terealisasi sebesar 65,86 persen dari total pagu anggaran Rp 2,24 triliun.
Belum lagi, menurut mantan aktivis PMII itu, belanja barang dan jasa hanya terealisasi 43,31 persen, dan belanja modal baru 45,92 persen. “Justru ini yang lebih memprihatinkan. Padahal dua komponen inilah yang menjadi indikator nyata dari pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat,” ujarnya.
Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) dan belanja hibah pun tak luput dari sorotannya. Menurut Faridi, bantuan sosial hanya 26 persen yang dibelanjakan pemerintah dan belanja hibah baru 22 persen.
“Angka ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Pamekasan, khususnya di pelosok desa yang masih sangat terdampak oleh kenaikan harga dan ketidakmerataan pembangunan,” tuturnya.
Selain itu, Faridi juga mempertanyakan lonjakan realisasi retribusi daerah yang menurutnya tidak wajar. Bahkan, kenaikkannya hingga sebesar 668 persen, dari target awal realisasi Rp 29,83 miliar menjadi terealisasi Rp 199,50 miliar.
“Hal ini memunculkan pertanyaan serius apakah target awal terlalu kecil, atau pemerintah kabupaten memberatkan rakyat dengan pungutan tinggi,” jelasnya.
Menurutnya, indikator kinerja bukan semata ditentukan dari persentase anggaran terserap atau puas dan tidak puasnya masyarakat. Lebih dari itu, seberapa besar manfaat dari kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami Fraksi PKB tetap konsisten menjalankan fungsi pengawasan, dan memastikan bahwa anggaran yang bersumber dari rakyat, harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Fraksi PKB juga mendesak pemerintah daerah agar tidak membuat narasi keberhasilan yang tidak berdasarkan data objektif.
“Kemudian, membuka dashboard transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat bisa mengakses informasi realisasi belanja daerah secara terbuka,” terangnya.
Komitmen Fraksi PKB selanjutnya, yakni melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh. Utamanya terhadap program prioritas yang masih belum berjalan maksimal.
“Serta fokus pada pembangunan dan pelayanan publik yang nyata, bukan hanya pada belanja administratif dan pencitraan,” pungkas Faridi.
Seperti diberitakan oleh berbagai media, Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengatakan, program 100 hari kerja sudah berjalan di angka rata-rata 70 persen, seperti kegiatan penataan kota, pertanian dan peternakan, pendidikan, hingga sektor kesehatan.
Bahkan ia menegaskan, 100 hari kerja sebagai bagian tahapan dari lima tahun kepemimpinannya. “100 hari kerja ini hanya permulaan. Jadi starting point saja. Bukan berarti setelah ini selesai,” tegasnya. (Znl/Ist)
