Sampang, (Media Madura) – Inspektorat Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memastikan akan memberikan sanksi terhadap dua tenaga honorer Diskominfo Sampang yang terlibat kegiatan kampanye salah satu paslon Pilkada Sampang.
“Kami masih dalami laporan dua tenaga honorer yang ikut dalam kegiatan kampanye paslon, surat dari Diskominfo Sampang sudah kami terima,” ucap Kepala Inspektorat Sampang Ari Wibowo di ruang kerjanya, Rabu (23/10/2024).
Ari Wibowo menegaskan, honorer yang menerima gaji yang dibiayai negara dan terikat kontrak dengan pemerintah daerah tidak diperbolehkan terlibat kampanye politik praktis. Larangan ini juga berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), dan PPPK.
Untuk itu, pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika ASN, PNS, tenaga honorer, maupun PPPK, terbukti melanggar netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Kami ingatkan kembali bahwa seluruh ASN dan juga non ASN harus netral untuk tetap menjaga integritas dalam pelaksanaan Pilkada Sampang,” kata Ari.
Dia menyatakan, sebagai inspektur yang membantu kepala daerah dalam pengawasan ASN akan terus mengingatkan dan melakukan tindakan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan utamanya layanan kepada masyarakat lebih bersih berwibawa dan bertanggungjawab.
“Tentu salah satunya menjaga netralitas itu, artinya tidak berpihak pada kepentingan siapapun dan harus pandai menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya, video viral dua tenaga honorer Diskominfo Sampang diketahui bertugas sebagai tim dokumentasi pengambil gambar kegiatan kampanye pasangan nomor urut 02 H Slamet Junaidi dan H Ahmad Mahfud di Pulau Mandangin Sampang yang berlangsung pada Rabu (16/10/2024) siang.
Mereka berinisial A dan H. Keduanya diketahui tenaga honorer Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sampang.
Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol
