Sampang, (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menyepakati penyediaan anggaran dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sampang tahun 2024 sebesar 49,9 miliar.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatanganan berita acara yang berlangsung di ruang kerja Sekda Sampang pada Rabu (30/8/2023) kemarin, dengan surat nomor: 270/380/434.031/2023 dan nomor: 255/PP.01.2-BA/3527/2023.
Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan menuturkan, kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Sampang menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk bersinergi mendukung agar terciptanya pemilihan yang aman, damai, kondusif dan demokratis.
Maka itu, ia berharap anggaran dana yang disediakan tersebut dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024 di Sampang.
“Anggaran dana Pilkada sudah disepakati, mudah-mudahan semuanya lancar dalam mendukung pelaksanaannya,” ucap Yuliadi Setiawan, Rabu.
Ketua KPU Sampang Addy Imasyah mengatakan, secara umum postur anggaran Pilkada terbagi menjadi tiga klasifikasi tahapan. Pertama, tahapan persiapan dan pelaksanaan kurang lebih sebesar Rp 21 miliar atau 42 persen. Kedua, operasional dan administrasi perkantoran sebesar Rp 6,9 miliar atau 14 persen.
“Ketiga honorarium pokja dan badan ad hoc sebesar Rp 21,9 miliar atau 44 persen,” ucap Addy.
Usai penandatanganan berita acara, akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Sampang paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada tepatnya 27 Oktober 2023 mendatang.
“Untuk itu kami menyampaikan berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pimpinan DPRD serta tim perencanaan KPU dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga anggaran Pilkada 2024 di Sampang sudah dipastikan,” kata Addy.
Ketua KPU Sampang menjelaskan, anggaran pelaksanaan Pilkada Sampang tahun 2024 lebih naik dibanding Pilkada 2018, yang mencapai Rp 35,4 miliar. Kenaikan ini karena adanya beberapa faktor diantaranya penyesuaian harga barang dan jasa.
Misalnya pengadaan surat dan kotak suara. Kedua, naiknya honor badan ad hoc di tingkat PPK dan PPS.
“Kemudian juga adanya BPJS untuk badan ad hoc di Pemilu 2024, sebelumnya tidak ada, jadi ini salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyusunan anggaran ini mengacu pada prinsip efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Salah satunya dengan mengurangi jumlah TPS, proyeksi Paslon, Pokja, operasional dan sebagainya.
Sementara, proyeksi awal KPU rencanakan jumlah TPS sebanyak 1.800-an dengan asumsi pemilih per TPS sebanyak 450 orang. Tetapi kali ini menjadi 1.404 TPS dengan pemilih per TPS sebanyak 600 orang.
Reporter : Ryan
Editor : Arif
