Sampang, (Media Madura) – Aktivis Madura Development Watch (MDW) Korda Sampang beraudensi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Dinas Sosial, BRI dan PT Pos Indonesia, serta Koordinator Pendamping PKH membahas terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos), Selasa (9/5/2023) siang.
Dalam hal tersebut, ada banyak permasalahan tentang carut marutnya mekanisme penyaluran bansos yang diungkap oleh MDW. Diantaranya, fakta temuan buku rekening dan kartu ATM dari BRI tidak disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) maupun agen Brilink BRI sengaja mencairkan bantuan tanpa sepengetahuan KPM, termasuk distribusi undangan penyaluran bantuan melaui kantor Pos tidak transparan.
Ketua MDW Sampang Siti Farida menyatakan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam mekanisme penyaluran bansos baik BPNT maupun PKH. Hal ini yang membuat KPM kebingungan untuk mendapatkan haknya.
Menurut dia, justru ada KPM penerima PKH baru yang sebelumnya tidak pernah menerima buku tabungan rekening dan ATM diminta oleh pihak BRI untuk membuat surat kehilangan.
“Logikanya kalau kita buat surat kehilangan itu berarti pernah menerima dan hilang, tapi faktanya KPM ini belum pernah terima butab dan ATM kenapa tiba-tiba suruh buat surat kehilangan, lalu kemana dan siapa yang menerima,” kata Farida dengan tegas dihadapan BRI selaku mitra penyalur bansos.
Kemudian, lanjut Farida, pihaknya meminta BRI memperbaiki sistem penyaluran bansos di Kabupaten Sampang. Sebab, terindikasi oknum nakal agen-agen Brilink yang merugikan KPM karena sengaja mencairkan bantuan tanpa sepengetahuan penerima.
Dengan modus, KPM diminta mengumpulkan ATM bansos dengan alasan mempermudah proses pencairan. Hal ini terjadi di Desa Mlakah, Kecamatan Jrengik.
“Ini harus ditindak tegas, jangan terus biarkan, perlu disanksi,” tutur Farida.
Tak hanya itu, Kantor Pos Sampang selaku mitra penyalur tak luput dari temuan carut marutnya pendistribusian bansos. Farida mengungkap, surat undangan yang seharusnya diberikan kepada KPM justru tidak tersalurkan dan terindikasi terjadi kebocoran penyaluran bansos.
Seperti halnya terjadi kepada penerima manfaat di Desa Madulang, Kecamatan Omben. Kasus lainnya juga terjadi di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Yaitu, KPM tidak menerima surat undangan dari Pos saat penyaluran tahap II. Namun akhirnya penerima sendiri yang menjemput undangan tersebut ke Kantor Pos.
Usut demi usut, ternyata undangan itu sengaja tidak diberikan lantaran KPM diintimidasi oleh oknum karena pencairan bantuan sebelumnya berupa uang tunai diterima sepenuhnya sebesar Rp 600 ribu tanpa dibelanjakan.
“KPM tidak mau belanja beras yang tidak sesuai spek, sehingga pencairan berikutnya tidak nerima undangan, ketika di cek ke Pos ternyata ada undangannya dan nerima,” terang Farida.
Kata Farida, hal ini menandakan bahwa undangan penyaluran bantuan dari Pos tidak transparan dan pihak Pos tidak memverifikasi secara utuh terkait penerima bansos.
Untuk itu, MDW meminta dua mitra penyalur bansos berkoordinasi dengan pemerintah daerah memperbaiki sistem penyaluran agar bantuan tepat sasaran, serta meminta pemerintah daerah berkirim surat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) supaya menindaklanjuti dan evaluasi terkait kebobrokan kinerja dua penyalur di Sampang.
Kepala Cabang BRI Sampang Rahmat Salim menyikapi hal tersebut. Ia meminta waktu untuk menelusuri fakta yang terjadi atas temuan yang disampaikan MDW.
Namun, lanjutnya, pembuatan buku rekening penerima bantuan sesuai data penerima yang diberikan BRI Pusat melalui Kemensos.
“Kami mohon waktu untuk mencari solusi dan memperbaiki karena kami perlu menindaklanjuti itu,” ucapnya dalam forum audensi.
Menyikapi itu, Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan yang memimpin langsung audensi tersebut secara tegas meminta dua penyalur bansos yakni BRI dan Kantor Pos maupun Pendamping PKH mengevaluasi mengenai carut marutnya penyaluran bansos.
“Harus jelas SOP atau regulasinya seperti apa, evaluasi secepatnya, kroscek segera adakah penyimpangan dalam pelaksanaan dilapangan,” terangnya.
Ia juga meminta Dinas Sosial, Asisten 1 Setkab Sampang, Bapelitbangda, secepatnya membentuk tim koordinasi dengan dinahkodai penanggungjawab Sekda Sampang.
“Saya pastikan untuk melakukan rakor melalui tim koordinasi dengan seluruh steakholder yang ada, setelah rakor saya harap ada formula atau terobosan yang lebih bagus untuk pelaksanaan dilapangan,” tutur Yuliadi Setiawan.
Menurutnya, harus ada rasa tanggungjawab moral memperbaiki sistem penyaluran bantuan. Pasalnya, ia menilai apabila pendistribusian penyaluran bansos di Kabupaten Sampang berjalan baik maka berdampak terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan.
“Kedepan lakukan perubahan yang lebih baik dan pastikan seluruh bantuan sosial diterima sesuai bye name bye address,” tandasnya.
Reporter : Ryan
Editor : Arif
