21.4 C
Madura
Rabu, Mei 22, 2024

Rekomendasi Pansus LKPj Bupati Sampang Tahun 2022

Must read

- Advertisement -
Redaksi
Redaksihttps://mediamadura.com
Media online yang menyajikan informasi seputar Madura. Bernaung dibawah PT Media Madura Group.

Rekomendasi Pansus LKPj Bupati Sampang Tahun 2022

Sampang, (Media Madura) – Panitia khusus (Pansus) DPRD Sampang menyampaikan beberapa rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2022. Hal ini disampaikan Ketua Pansus Alan Kaisan dalam rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Sampang, Rabu (3/5/2023).

Rapat juga membahas tentang pengesahan Raperda pembangunan industri Sampang tahun 2022-2042 serta halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sampang Fadol didampingi Wakil Ketua Amin Arief Tirtana, Fauzan Adima, Rudi Kurniawan. Hadir juga Bupati Sampang H Slamet Junadi dan Wakil Bupati H Abdullah Hidayat, Forkopimda, OPD, Camat, dan pimpinan BUMD.

Dalam penyampaiannya, Ketua Pansus LKPj Alan Kaisan mengatakan, secara umum Pansus tidak menemukan kesalahan krusial atas penyusunan LKPj tahun 2022 kecuali beberapa masukan yang diharapkan sebagai perbaikan antara lain yaitu memerintahkan Bapelitbangda, BPKAD, dan Inspektorat, untuk mengakomodir seluruh rekomendasi Pansus kepada masing-masing OPD pada saat proses pembahasan dan mengkaji kembali laporan kinerja dan serapan anggaran dari setiap OPD agar tidak terjadi kesalahan data saat pelaporan dan benar-benar sesuai dengan realisasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Data yang disajikan di LKPj Bupati Sampang ada perbedaan antara data realisasi dan riil pelaksanaan, maka Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah melaksanakan program pembuatan data base sebagai acuan berdasarkan kondisi riil lapangan yang meliputi data kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga tidak terikat dengan data dari BPS saja,” kata Alan.

Selanjutnya, Pansus menilai pemerintah daerah perlu melakukan pemadanan dan validasi data siswa putus sekolah untuk memastikan antara yang benar-benar putus sekolah dengan yang melanjutkan ke pondok pesantren atau sekolah di luar Sampang karena hal ini berkenaan dengan belum maksimalnya upaya peningkatan indeks pendidikan. Selain itu dalam rangka monitoring secara serius pada penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik bagi siswa sekolah dasar maupun menengah pertama agar penggunaannya tepat sasaran.

Rekomendasi keempat yakni, indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah ditetapkan sebanyak 8 indikator namun jumlah presentase penduduk miskin tahun 2022 cukup tinggi dibanding 2021 yakni 21,61 persen atau naik 103,4 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,27 persen atau naik 150,57 persen dibanding tahun lalu.

Maka itu, pemerintah daerah perlu membuat terobosan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif melalui Dinas Sosial untuk melakukan kajian pengentasan kemiskinan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program kegiatan.

“Program penguatan ekonomi upaya mengurangi kemiskinan hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur, sehingga kami merekomendasikan untuk melaksanakan program berimpact langsung dengan masyarakat sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan,” ungkap Alan Kaisan.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi secara serius dan mendalam secara bersama antara DPRD dan Bupati untuk melakukan langkah-langkah strategis dan inovasi dalam mencari solusi yang tepat mengatasi indikator kinerja utama yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam menekan jumlah kemiskinan di Sampang.

Permasalahan sosial lainnya peristiwa banjir tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa Sampang masih mengalami krisis lingkungan. Kurangnya area konservasi tanah dan air, hilangnya area pertanian produktif, hingga kerusakan lingkungan menyebabkan daya dukung lingkungan menurun. Prioritas paling baik adalah membuat embung yang perlu disampaikan oleh bupati kepada Kementerian agar menyediakan anggaran untuk pembangunan embung terealisasi.

Kemudian, permasalahan kesehatan yaitu program pencegahan penyakit HIV AIDS dan TBC dinilai kurang maksimal bahkan jumlah pengidapnya semakin cukup banyak. Perlu deteksi dini agar penderitanya tidak semakin meningkat. Serta program keluarga berencana dianggap kurang maksimal dengan ditandai meningkatnya angka kelahiran bayi sehingga pelaksanaan program kegiatan bidang keluarga berencana perlu dievaluasi efektifitasnya.

Tak hanya urusan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, memasuki tahun politik 2024 maka stabilitas masyarakat perlu mendapatkan perhatian. Masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi, maka itu Pansus merekomendasikan untuk melakukan program maping potensi konflik baik faktor ideologi maupun dinamika politik yang terjadi di Sampang agar ancaman konflik dapat diantisipasi sejak dini.

“Termasuk regulasi tentang pemilihan kepala desa, DPMD sebagai dinas terkait perlu melakukan pembaruan dan pengkajian kembali terhadap regulasi Pilkades saat ini agar disesuaikam dengan regulasi yang terbaru tentang desa dan pemilihan kepala desa, perlu dengan tegas dan mendetail terkait syarat dan kriteria sehingga tidak ada celah yang menimbulkan perselisihan dikemudian hari,” tuturnya.

Alan menambahkan, DPRD memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja pemerintah daerah terhadap sektor-sektor yang telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen LKPj 2022.

Namun ia berharap agar catatan-catatan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Sampang 2022 terutama terhadap peningkatan kemiskinan dan perkembangan ekonomi dapat ditindaklanjuti pada proses perencanaan berikutnya dimulai pada pembahasan perubahan APBD tahun 2023 dan pengawasannya melalui alat kelengkapan DPRD.

“Rekomendasi yang disampaikan kiranya dapat dijadikan bahan masukan dan rujukan kebijakan selanjutnya dari proses pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini dan tahun akan datang,” ujar Alan.

Sementara Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan terimakasih kepada DPRD yang telah membahas, mengkaji serta memberikan rekomendasi.

“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi ini demi optimalisasi dan penyempurnaan kinerja pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan kedepan,” tegasnya.

Reporter : Ryan
Editor : Arif

- Advertisement -
spot_imgspot_img

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article