Sampang, (Media Madura) – Beredar kabar sedikitnya ada 22 Kartu Keluarga (KK) mantan pengikut aliran Syiah pada akhir Desember 2021 bakal pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Pengasuh Ponpes Darul Ulum Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Sampang KH Syafiudin mengatakan, bahwa sebenarnya ada 25 KK yang akan di pulangkan dari tempat pengungsian Rusun Jemundo, Sidoarjo.
Namun, tiga diantaranya baru kemarin tercatat sehingga belum dikonfirmasi apakah bisa ikut di kloter pemulangan tahap pertama. Mengingat proses pemulangan mantan pengikut Syiah itu nantinya dua tahap.
“Kita bahas dulu apakah bisa pulang di tahap pertama, jika tidak nanti dipulangkan ke tahap ke dua, yang jelas jadwal kepastiannya masih belum di tentukan,” terang KH Syafiudin.
Informasi dilapangan, terkait rencana pemulangan mantan penganut Tajuk Muluk ke Sampang tengah diupayakan oleh tokoh agama maupun masyarakat setempat, bahkan Pemkab Sampang turut andil di dalamnya sebagai fasilitator.
Seperti halnya dalam pembahasan Focus Group Discussion (FGD) strategi penyelesaian konflik sosial di Ponpes Darul Ulum Desa Gersempal yang dihadiri langsung oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi. Pembahasan tersebut difokuskan pada pemulangan dan penjemputan, Selasa (30/11/2021) kemarin.
Dari 22 KK yang akan dipulangkan tahap pertama itu diantaranya berasal dari Desa Blu’uran Kecamatan Omben sebanyak 17 KK dan Desa Karanggayam Kecamatan Karang Penang ada 5 KK.
Tak hanya itu, sebagian dari mereka sudah membangun rumah sebagai tempat tinggal bila sudah tiba di Kabupaten Sampang.
“Ada 4 KK yang sudah bangun rumah di Desa Blu’uran Omben dan di Desa Karanggayam ada 2 KK,” ujar KH Syafiudin.
Menurutnya, sementara bagi yang tidak membangun rumah atau belum memiliki tempat tinggal akan diupayakan oleh pemerintah daerah.
“Nanti sementara bisa bertempat tinggal di kediaman kerabat atau keluarga,” tuturnya.
Dalam sambutannya, Bupati Sampang H Slamet Junaidi menuturkan bahwa pihaknya sebagai pemerintah daerah pasti turut andil sebagai fasilitator dalam pemulangan dan penjemputan. Dalam menyelesaikan persoalan ini merupakan tanggung jawab kepala daerah dan hal itu sudah menjadi prinsip.
“Konflik ini sudah berjalan bertahun-tahun dan kalau membaca historisnya, kita sebagai pemerintah daerah tentu mencari bagaimana menyelesaikan konflik ini, jika tidak secepatnya diakhiri kami merasa berdosa,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, mantan penganut Syiah hingga kini masih mengungsi di Rumah Susun (Rusun) Jemundo, Sidoarjo. Pada akhir 2020 lalu mereka sudah dibaiat untuk kembali ke aliran suni atau Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja). (Ryan/Zainol)
