Rencana Tambang Fosfat di Sumenep Mulai Dapat Penolakan

Seminar dan Diskusi Publik bertema Tambang Fosfat, Ancaman Kerusakan Alam di Kecamatan Pragaan, Minggu (24/1/2021).

Sumenep, (Media Madura) – Rencana tambang fosfat di sejumlah titik di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan dimulai dari Kecamatan Pragaan.

Gerakan tersebut digawangi Lakpesdam MWC NU Pragaan. Bentuk konkrit gerakan salah satunya dengan menggelar Seminar dan Diskusi Publik bertema Tambang Fosfat, Ancaman Kerusakan Alam di Kecamatan Pragaan, Minggu (24/1/2021).

Ketua Lakpesdam MWC NU Pragaan, Zubairi Karim mengatakan, kegiatan itu sebatas pemantik gerakan awal. Ia menegaskan akan banyak rangkaian kegiatan lain sebagai bentuk advokasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari penambangan fosfat.

Ia juga bakal mendatangkan pakar ekologi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat soal dampak negatif dari tambang tesebut.

“Persoalan ini bukan main-main, sebab menyangkut kenyamanan kehidupan anak cucu kita ke depan,” kata Zubairi.

Ia menyebut mayoritas masyarakat belum paham dampak penambangan fosfat itu. Namun ia bersyukur masyarakat di sekitar lokasi target penambangan, seperti di Desa Sentol Laok, Kecamatan Pragaan sudah mulai memahami akibat pengerukan kekayaan bumi tersebut.

“Yang pasti kami akan terus mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh keuntungan sesaat,” tegasnya.

Di antara pemateri yang dihadirkan dalam kegiatan itu adalah Kiai Dardiri Zubairi, pegiat Barisan Ajaga Tana Ajaga Na’potoh (BATAN). Salah satu Pengurus Cabang NU Sumenep itu selama ini memang getol menyuarakan penolakan penguasaan tanah oleh investor untuk kepentingan tambang sumber daya alam dan tambak udang.

“Masyarakat harus disadarkan dari kepentingan sesaat ini. Jika batu karst dirusak, maka dampaknya akan dilanda kekeringan. Dan jika hujan, banjir pun tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Sejauh ini, masyarakat hanya mengetahui sejumlah titik target tambang fosfat seperti yang sudah tersebar di media sosial. Kiai Dardiri menduga masih banyak lokasi lain yang tidak tercatat dalam peta penambangan fosfat tersebut.

Kiai Dardiri mencontohkan Negara Nauru, Pasifik Tengah, yang semula kaya tiba-tiba jatuh miskin akibat dari penambangan besar-besaran fosfat tersebut. Kini Negara kecil itu hanya bisa mengandalkan bantuan Australia.

Sementara pemateri lain, Irwan Hayat juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi publik, sehingga tidak terjadi ketimpangan apa pun di masyarakat.

“Kami berjanji akan terus menyuarakan di parlemen semua keinginan keinginan masyarakat,” ujar Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sumenep itu.

Terkait revisi Perda RTRW yang dijadikan rujukan dari kegiatan tambang tersebut, ia mengaku belum menerima drafnya. Menurutnya, Perda RTRW itu merupakan Perda khusus, sehingga naskah akademik draf tersebut harus menunggu persetujuan dari Menteri PUPR.

Informasi yang ia dapatkan, persetujuan tersebut masih belum turun. Ia berharap akan ada konsultasi publik sebelum pembahasan revisi Perda tersebut digelar.

“Itu harus dikaji secara mendalam, tidak hanya soal kepentingan industri. Faktor sosial, faktor alam dan dampak lainnya itu harus dikaji secara utuh,” pungkasnya.

Reporter : Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.