Aturan Baru Tiket Masuk Dermaga Gayam Ditentang Pemuda Sapudi

Audiensi yang dilakukan pemuda Sapudi di Syahbandar Gayam
Advertisement

Sumenep, (Media Madura) – Pemberlakuan tarif pass masuk pelabuhan selama 24 jam di Dermaga Gayam Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep menuai banyak keluhan.

Pasalnya, para pemancing, pengunjung hingga pedagang kaki lima yang masuk melalui pintu gerbang dermaga harus membayar tiket sesuai ketentuan yang berlaku pada PP Nomor 15 Tahun 2016.

Dari itu, Aliansi pemuda Sapudi yang tergabung dalam Pergerakan Pemuda Peduli Sapudi (P3S) malaksanakan Audiensi dengan pihak Syahbandar Gayam.

Dalam audensi itu, Ketua P3S, Salam menyampaikan bahwa banyak keluhan dari masyarakat dengan pemberlakuan aturan baru tersebut.

Sebab menurutnya, sebelum-sebelumnya tidak pernah ada pungutan uang pass untuk masuk ke dermaga dan hal itu sudah bertahun-tahun berjalan.

“Wajar saja ketika masyarakat yang kesehariannya keluar masuk dermaga hanya tujuan mancing, menjaring dan jalan-jalan dikagetkan dengan aturan itu,” ucapnya, Selasa (19/1/2021).

Lanjut Salam, sebelumnya pemberlakuan pembayaran pass tersebut hanya diberlakukan untuk masyarakat yang akan berangkat ke luar Pulau Sapudi serta pada pengguna jasa bongkar muat barang.

“Kali ini sudah disamaratakan dan sepertinya akan terus berkepanjangan polemik ini jika tidak direspon secara arif oleh pihak terkait,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pria yang kerap dipanggil Kempul itu meminta agar pihak Syahbandar dalam melaksanakan aturan juga mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di Pulau Sapudi.

“Jadi yang sekiranya nanti menimbulkan dampak negatif jangan dilaksanakan karena ini wilayah pedesaan, jadi tetap ikuti saja kultur yang ada di sini,” Jelasnya.

Terpisah, perwakilan Pemuda Ansor setempat, Misbahul Munir menyampaikan setidaknya ada tiga bentuk usulan yang harus disampaikan dan ditindak lanjuti secara intern pihak Syahbandar.

Pertama terkait pembebasan tarif pada pedagang kaki lima, pemancing/ penangkap ikan, pengunjung Dermaga Gayam, komunitas kuli barang dan komunitas becak motor.

Kedua, harus ada sosialisasi yang melibatkan kerjasama dengan birokrasi pemerintahan dari tingkat kecamatan sampai pada desa terkait dengan penerapan PP Nomor 15 Tahun 2016 agar lebih massif informasinya terhadap masyarakat.

“Ketiga, pemberlakukan penarikan tarif hanya dilakukan pada saat ada perahu masuk dan pemberangkatan perahu penumpang, seperti semula,” tandasnya.

Merespon hal tersebut, mewakili pihak Syahbandar, Hasyim menyampaikan bahwa dirinya sudah berusaha untuk membuka kran komunikasi dengan pemuda, serta klarifikasi terkait respon negatif masyarakat Sapudi yang beredar di media sosial tentang aturan tarif pass.

“Terpenting saat ini kami sudah menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada terlebih dahulu. Selanjutnya ini juga akan menjadi bahan evaluasi secara bersama di internal Syahbandar Gayam,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya sampai saat ini juga belum bisa mengabulkan permintaan atau usulan dari pemuda Sapudi. Sebab, segala keputusan adalah wewenang pimpinan.

“Saat ini pimpinan masih pulang kampung, dan data hasil audensi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan agar segera ditindaklanjuti, ” pungkasnya.

Reporter : Rosy/Kiki
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.